Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menuturkan bahwa kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Bintan saat ini masih yang tertinggi di Provinsi Kepri. Hal tersebut dikatakannya usai ikut menghadiri peresmian Gedung Kantor Kajari Bintan di Km.16 Toapaya , Selasa (31/7) pagi.
" Alhamdulillah, berdasarkan laporan Bagian Pemerintahan, Kinerja Pemerintahan Kab Bintan saat ini masih tertinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau " ujarnya
Dikatakannya juga bahwa hal tersebut tentunya menjadi pemacu semangat dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus akan melakukan yang terbaik dalam usaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
" Fungsi pelayanan masyarakat harus dioptimalkan, pembenahan dan inovasi akan terus kita lakukan, untuk kepentingan masyarakat " tutupnya.
Tuesday, July 31, 2018
Bupati Bintan : Kinerja Kab Bintan, Masih Tertinggi Di Kepri.
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menuturkan bahwa kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Bintan saat ini masih yang tertinggi di Provinsi Kepri. Hal tersebut dikatakannya usai ikut menghadiri peresmian Gedung Kantor Kajari Bintan di Km.16 Toapaya , Selasa (31/7) pagi.
" Alhamdulillah, berdasarkan laporan Bagian Pemerintahan, Kinerja Pemerintahan Kab Bintan saat ini masih tertinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau " ujarnya
Dikatakannya juga bahwa hal tersebut tentunya menjadi pemacu semangat dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus akan melakukan yang terbaik dalam usaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
" Fungsi pelayanan masyarakat harus dioptimalkan, pembenahan dan inovasi akan terus kita lakukan, untuk kepentingan masyarakat " tutupnya.
" Alhamdulillah, berdasarkan laporan Bagian Pemerintahan, Kinerja Pemerintahan Kab Bintan saat ini masih tertinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau " ujarnya
Dikatakannya juga bahwa hal tersebut tentunya menjadi pemacu semangat dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus akan melakukan yang terbaik dalam usaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
" Fungsi pelayanan masyarakat harus dioptimalkan, pembenahan dan inovasi akan terus kita lakukan, untuk kepentingan masyarakat " tutupnya.
Peresmian Gedung Kajari Bintan, Bupati Bintan Serahkan Bantuan Mobil Operasional.
Bintan - Dalam rangka membantu operasional penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos turut menyerahkan 1 Unit Bantuan Mobil Operasional kepada Kajari Bintan Sigit Prabowo yang diserahkan secara simbolis pada saat peresmian Gedung Kajari Bintan di Km.16 Toapaya , Selasa (31/7) pagi.
Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sangat menyambut baik serta merasakan atas kehadiran Kajari Bintan yang tentunya akan membuat seluruh permasalahan dan fungsi pelayanan hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
" Bantuan mobil operasional ini, untuk kelancaran operasional agar masyarakat merasakan atas kehadiran fungsi pelayanan hukum di masyarakat " ujarnya
Selain itu , dirinya juga mengucapkan apresiasi atas dukungan Kajari Bintan yang akan melakukan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan hukum terkait pengetahuan hukum baik untuk kaum pelajar maupun perangkat desa.
" kita apresiasi atas semangat Kajari Bintan, yang akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar dan juga perangkat desa. Ini tentunya sangat penting dan harus kita dukung , bahwa kita semua harus mengerti , serta taat asas hukum yang berlaku " tutupnya.
Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sangat menyambut baik serta merasakan atas kehadiran Kajari Bintan yang tentunya akan membuat seluruh permasalahan dan fungsi pelayanan hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
" Bantuan mobil operasional ini, untuk kelancaran operasional agar masyarakat merasakan atas kehadiran fungsi pelayanan hukum di masyarakat " ujarnya
Selain itu , dirinya juga mengucapkan apresiasi atas dukungan Kajari Bintan yang akan melakukan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan hukum terkait pengetahuan hukum baik untuk kaum pelajar maupun perangkat desa.
" kita apresiasi atas semangat Kajari Bintan, yang akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar dan juga perangkat desa. Ini tentunya sangat penting dan harus kita dukung , bahwa kita semua harus mengerti , serta taat asas hukum yang berlaku " tutupnya.
Peresmian Gedung Kajari Bintan, Bupati Bintan Serahkan Bantuan Mobil Operasional.
Bintan - Dalam rangka membantu operasional penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos turut menyerahkan 1 Unit Bantuan Mobil Operasional kepada Kajari Bintan Sigit Prabowo yang diserahkan secara simbolis pada saat peresmian Gedung Kajari Bintan di Km.16 Toapaya , Selasa (31/7) pagi.
Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sangat menyambut baik serta merasakan atas kehadiran Kajari Bintan yang tentunya akan membuat seluruh permasalahan dan fungsi pelayanan hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
" Bantuan mobil operasional ini, untuk kelancaran operasional agar masyarakat merasakan atas kehadiran fungsi pelayanan hukum di masyarakat " ujarnya
Selain itu , dirinya juga mengucapkan apresiasi atas dukungan Kajari Bintan yang akan melakukan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan hukum terkait pengetahuan hukum baik untuk kaum pelajar maupun perangkat desa.
" kita apresiasi atas semangat Kajari Bintan, yang akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar dan juga perangkat desa. Ini tentunya sangat penting dan harus kita dukung , bahwa kita semua harus mengerti , serta taat asas hukum yang berlaku " tutupnya.
Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sangat menyambut baik serta merasakan atas kehadiran Kajari Bintan yang tentunya akan membuat seluruh permasalahan dan fungsi pelayanan hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
" Bantuan mobil operasional ini, untuk kelancaran operasional agar masyarakat merasakan atas kehadiran fungsi pelayanan hukum di masyarakat " ujarnya
Selain itu , dirinya juga mengucapkan apresiasi atas dukungan Kajari Bintan yang akan melakukan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan hukum terkait pengetahuan hukum baik untuk kaum pelajar maupun perangkat desa.
" kita apresiasi atas semangat Kajari Bintan, yang akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar dan juga perangkat desa. Ini tentunya sangat penting dan harus kita dukung , bahwa kita semua harus mengerti , serta taat asas hukum yang berlaku " tutupnya.
Ini Besaran Insentif Yang Akan Diterima Pengelola TPU se Kabupaten Bintan.
Bintan - " Tahun 2019 ini, kita akan berikan penambahan insentif Pengelola TPU, karena ini merupakan bagian dari kepedulian bersama " ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat ditemui di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Selasa (31/7) pagi.
Menurutnya wacana Insentif bagi Pengelola TPU (Penjaga Makam) lebih dikarenakan keberadaan fungsi penjaga makam yang mempunyai peranan penting bahkan secara langsung sangat bersentuhan dengan masyarakat.
“ ini tugas mulia, yang mereka emban disertai banyaknya tanggung jawab yang dibebankan, maka kepedulian para penjaga makam harus kita perhatikan " ujarnya
Diketahui bahwa pada tahun 2019 nanti, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan menyiapkan anggaran 540 Juta Rupiah sebagai insentif yang akan dibagikan kepada sekitar 150 Pengelola TPU se Kabupaten Bintan. Dengan anggaran tersebut, rencananya masing-masing Pengelola TPU rencananya akan menerima kuncuran insentif hingga 300 Ribu Rupiah Per bulannya.
Menurutnya wacana Insentif bagi Pengelola TPU (Penjaga Makam) lebih dikarenakan keberadaan fungsi penjaga makam yang mempunyai peranan penting bahkan secara langsung sangat bersentuhan dengan masyarakat.
“ ini tugas mulia, yang mereka emban disertai banyaknya tanggung jawab yang dibebankan, maka kepedulian para penjaga makam harus kita perhatikan " ujarnya
Diketahui bahwa pada tahun 2019 nanti, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan menyiapkan anggaran 540 Juta Rupiah sebagai insentif yang akan dibagikan kepada sekitar 150 Pengelola TPU se Kabupaten Bintan. Dengan anggaran tersebut, rencananya masing-masing Pengelola TPU rencananya akan menerima kuncuran insentif hingga 300 Ribu Rupiah Per bulannya.
Monday, July 30, 2018
Bupati Bintan Tinjau Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah.
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos meninjau pembangunan Gedung Unit Bangunan Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, Senin (30/7) pagi. Dalam peninjauan tersebut dirinya meminta kepada jajaran terkait untuk mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat dilakukan tepat waktu. Menurutnya, pembangunan tersebut saat ini sangat diperlukan untuk mengatasi persediaan darah di Rumah Sakit Umum Daerah. Dirinya juga mengatakan bahwa hal ini, juga sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalisasi berbagai pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan .
" Pembangunan Gedung Unit Tranfusi Darah di RSUD Kabupaten Bintan ini, untuk mendukung dan melengkapi sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan masyarakat " ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr. Gama Isnaini menjelaskan bahwa pembangunan Gedung UTD ( Unit Transfusi Darah ) telah menelan anggaran sekitar 3,1 Milyar Rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Dikatakannya juga bahwa bangunan Unit Tranfusi Darah tersebut, nantinya akan dilengkapi berbagai alat kesehatan dan juga sarana prasarana pendukung seperti genset dan juga 1 unit mobil operasional.
" Keseluruhan sarana prasarana Unit Tranfusi Darah diperkirakan akan menelan biaya 3,1 Milyar Rupiah " ujarnya.
Direktur RSUD Kabupaten Bintan dr. Benni Antomy, Sp An saat ditemui mengatakan bahwa pihak rumah sakit sangat menyambut baik didirikannya Unit Transfusi Darah (UTD) di RSUD Kabupaten Bintan. Menurutnya kehadiran bangunan UTD tersebut, selain dapat meningkatkan mutu pelayanan, juga akan mempercepat proses pelayanan tranfusi daerah untuk pasien rumah sakit.
" pembangunan Gedung UTD ini , sangat penting. Bagi RSUD Kabupaten Bintan, hal ini sangatlah berguna untuk mengantisipasi bilamana ada pasien gawat darurat yang memerlukan transfusi darah yang cepat " tutupnya.
" Pembangunan Gedung Unit Tranfusi Darah di RSUD Kabupaten Bintan ini, untuk mendukung dan melengkapi sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan masyarakat " ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr. Gama Isnaini menjelaskan bahwa pembangunan Gedung UTD ( Unit Transfusi Darah ) telah menelan anggaran sekitar 3,1 Milyar Rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Dikatakannya juga bahwa bangunan Unit Tranfusi Darah tersebut, nantinya akan dilengkapi berbagai alat kesehatan dan juga sarana prasarana pendukung seperti genset dan juga 1 unit mobil operasional.
" Keseluruhan sarana prasarana Unit Tranfusi Darah diperkirakan akan menelan biaya 3,1 Milyar Rupiah " ujarnya.
Direktur RSUD Kabupaten Bintan dr. Benni Antomy, Sp An saat ditemui mengatakan bahwa pihak rumah sakit sangat menyambut baik didirikannya Unit Transfusi Darah (UTD) di RSUD Kabupaten Bintan. Menurutnya kehadiran bangunan UTD tersebut, selain dapat meningkatkan mutu pelayanan, juga akan mempercepat proses pelayanan tranfusi daerah untuk pasien rumah sakit.
" pembangunan Gedung UTD ini , sangat penting. Bagi RSUD Kabupaten Bintan, hal ini sangatlah berguna untuk mengantisipasi bilamana ada pasien gawat darurat yang memerlukan transfusi darah yang cepat " tutupnya.
Membangun Olahraga Butuh Cinta, Naluri dan Komitmen Tinggi.
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa dirinya sangat cinta dan berkomitmen dalam membangun bidang olahraga. Dirinya bahkan mengakui , beberapa bidang olahraga saat ini mulai menunjukkan grafik naik , seperti halnya cabang olahraga sepakbola.
" cabang olahraga sepakbola, terlihat mulai naik. PS Bintan mampu mengukir prestasi di tingkat kepri dan juga nasional , baru-baru ini juga cabang olahraga sepakbola mampu menjuarai turnamen di Popda Kepri ke VII. Suatu prestasi yang harus kita dorong terus. Saya juga mengapresiasi atas banyaknya turnamen sepakbola yang digelar ditingkat kecamatan maupun desa " ujarnya, Senin (30/7) di Relief Antam Kijang.
Dirinya juga mengatakan bahwa seyogyanya ingin menghadiri seluruh turnamen sepakbola yang diselenggarakan, namun disisi yang lain , dirinya harus membagi waktu dengan banyaknya aktivitas sebagai Bupati.
" Seperti semalam, saya sebenarnya ingin menghadiri penutupan turnamen sepakbola Idul Fitri Cup di Sungai Enam Kijang, namun terbentur dengan banyaknya kegiatan. Jam 1 hingga pukul 3 sore , kita menghadiri agenda Parade Adat Budaya di Desa Sebong Pereh, lalu sesudahnya kita menghadiri agenda HKBP Teluk Sebong di Tanjung Uban dan bertemu tokoh masyarakat disana hingga pukul 5 sore , dan mengingat saat itu jarak tempuh dari Tanjung Uban ke Sungai Enam Kijang tidak memungkinkan. Namun bagaimanapun terlepas semua itu, hal yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita bersama, komitmen pemerintah daerah dalam membangun dunia olahraga, bisa dilihat dengan prestasi olahraga sepakbola, untuk pertama kalinya langsung mengukir sejarah " ujarnya tersenyum.
Dikatakannya juga bahwa saat ini , pemerintah daerah berkomitmen penuh tahap demi tahap untuk membangun sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan prestasi tersebut. Salahsatunya, dengan menyiapkan Lapangan Sepakbola yang berstandar nasional.
" Tahap demi tahap , kita lakukan pembenahan agar bagaimana prestasi olahraga bisa berkibar. Untuk Tim Popda tahun ini, sudah kita siapkan bonus hingga 100 juta rupiah. Saat ini kita juga merancang skema , agar atlet berprestasi bisa bekerja di Kantor Pemerintahan dan ini suatu konsep terobosan baru yang belum pernah ada sebelumnya " tutupnya.
Insert. Bupati menghantarkan Tim Popda Bintan
" cabang olahraga sepakbola, terlihat mulai naik. PS Bintan mampu mengukir prestasi di tingkat kepri dan juga nasional , baru-baru ini juga cabang olahraga sepakbola mampu menjuarai turnamen di Popda Kepri ke VII. Suatu prestasi yang harus kita dorong terus. Saya juga mengapresiasi atas banyaknya turnamen sepakbola yang digelar ditingkat kecamatan maupun desa " ujarnya, Senin (30/7) di Relief Antam Kijang.
Dirinya juga mengatakan bahwa seyogyanya ingin menghadiri seluruh turnamen sepakbola yang diselenggarakan, namun disisi yang lain , dirinya harus membagi waktu dengan banyaknya aktivitas sebagai Bupati.
" Seperti semalam, saya sebenarnya ingin menghadiri penutupan turnamen sepakbola Idul Fitri Cup di Sungai Enam Kijang, namun terbentur dengan banyaknya kegiatan. Jam 1 hingga pukul 3 sore , kita menghadiri agenda Parade Adat Budaya di Desa Sebong Pereh, lalu sesudahnya kita menghadiri agenda HKBP Teluk Sebong di Tanjung Uban dan bertemu tokoh masyarakat disana hingga pukul 5 sore , dan mengingat saat itu jarak tempuh dari Tanjung Uban ke Sungai Enam Kijang tidak memungkinkan. Namun bagaimanapun terlepas semua itu, hal yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita bersama, komitmen pemerintah daerah dalam membangun dunia olahraga, bisa dilihat dengan prestasi olahraga sepakbola, untuk pertama kalinya langsung mengukir sejarah " ujarnya tersenyum.
Dikatakannya juga bahwa saat ini , pemerintah daerah berkomitmen penuh tahap demi tahap untuk membangun sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan prestasi tersebut. Salahsatunya, dengan menyiapkan Lapangan Sepakbola yang berstandar nasional.
" Tahap demi tahap , kita lakukan pembenahan agar bagaimana prestasi olahraga bisa berkibar. Untuk Tim Popda tahun ini, sudah kita siapkan bonus hingga 100 juta rupiah. Saat ini kita juga merancang skema , agar atlet berprestasi bisa bekerja di Kantor Pemerintahan dan ini suatu konsep terobosan baru yang belum pernah ada sebelumnya " tutupnya.
Insert. Bupati menghantarkan Tim Popda Bintan
HDCI Diharapkan Menjadi Pelopor untuk Menjual Potensi Pariwisata di Indonesia
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Komjen. Pol (Purn). Drs. Nanan Soekarna mengajak seluruh anggota HDCI Kepulauan Riau bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan serta serta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi pariwisata khususnya di Kepri dan Indonesia pada umumnya.
"Saya harapkan untuk seluruh anggota HDCI menjadi pelopor untuk menjual potensi pariwisata di Indonesia, kemudian setiap Pengcap harus memberikan 1 unit mobil ambulan ke PMI," ungkapnya disaat memberi sambutan kepada pengurusan Pengda HDCI Kepri, Pengcab Batam dan Pengcab Tanjungpinang yang baru dilantik di Ballroom Hotel Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (27/7/2018) malam.
Dalam sambutannya, Ketua Pengda HDCI Kepri periode 2018-2021, Taba Iskandar menyampaikan komitmennya telah menjalankan program secara terus menerus membantu masyarakat dan beberapa kegiatan sosial lainnya.
"Kami akan terus membantu masyarakat dalam kegiatan sosial, kemudian kami dari HDCI Kepulauan Riau, pencab batam, dan pencab Tanjungpinang akan memberikan bantuan ambulance kepada PMI", ungkapnya.
Saat ini HDCI memiliki 3ooo anggota, 46 pengcab, 8 pengda, dan ada capture europe, kemudian juga ad capture Amerika yang baru dilantik dan juga Midleast.
Dengan terbentuknya kepengurusan HDCI yang baru ini diharapakan dapat memberikan suasana kekeluargaan yang baik, serta memiliki kegiatan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian kontribusinya mengenalkan pariwisata Indonesia.
Pelantikan pengurus HDCI pengda Kepri, pengcab Batam dan pengcab Tanjungpinang dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi S.H, Wakapolda Kepri, Wakil Gubernur Kepri, Suryo Respationo, Ketua DPRD Kepri dalam hal ini diwakili oleh Syarafuddin aluan, dan para undangan.
HDCI Pengda Kepri periode 2018-2021 dipimpin oleh Taba Iskandar. Sedangkan HDCI Pengcap Batam dipimpin oleh Putra Respaty, dan untuk HDCI Pengcab Tanjungpinang dipimpin oleh Taufiq
Sebelumnya, puluhan anggota HDCI Kepri melakukan penjemputan rombongan HDCI pusat ke bandara VVIP menggunakan motor Harley Davidson, kemudian bersama Ketua Umum HDCI melakukan touring/konvoi menuju hotel lokasi acara. (humas)
"Saya harapkan untuk seluruh anggota HDCI menjadi pelopor untuk menjual potensi pariwisata di Indonesia, kemudian setiap Pengcap harus memberikan 1 unit mobil ambulan ke PMI," ungkapnya disaat memberi sambutan kepada pengurusan Pengda HDCI Kepri, Pengcab Batam dan Pengcab Tanjungpinang yang baru dilantik di Ballroom Hotel Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (27/7/2018) malam.
Dalam sambutannya, Ketua Pengda HDCI Kepri periode 2018-2021, Taba Iskandar menyampaikan komitmennya telah menjalankan program secara terus menerus membantu masyarakat dan beberapa kegiatan sosial lainnya.
"Kami akan terus membantu masyarakat dalam kegiatan sosial, kemudian kami dari HDCI Kepulauan Riau, pencab batam, dan pencab Tanjungpinang akan memberikan bantuan ambulance kepada PMI", ungkapnya.
Saat ini HDCI memiliki 3ooo anggota, 46 pengcab, 8 pengda, dan ada capture europe, kemudian juga ad capture Amerika yang baru dilantik dan juga Midleast.
Dengan terbentuknya kepengurusan HDCI yang baru ini diharapakan dapat memberikan suasana kekeluargaan yang baik, serta memiliki kegiatan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian kontribusinya mengenalkan pariwisata Indonesia.
Pelantikan pengurus HDCI pengda Kepri, pengcab Batam dan pengcab Tanjungpinang dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi S.H, Wakapolda Kepri, Wakil Gubernur Kepri, Suryo Respationo, Ketua DPRD Kepri dalam hal ini diwakili oleh Syarafuddin aluan, dan para undangan.
HDCI Pengda Kepri periode 2018-2021 dipimpin oleh Taba Iskandar. Sedangkan HDCI Pengcap Batam dipimpin oleh Putra Respaty, dan untuk HDCI Pengcab Tanjungpinang dipimpin oleh Taufiq
Sebelumnya, puluhan anggota HDCI Kepri melakukan penjemputan rombongan HDCI pusat ke bandara VVIP menggunakan motor Harley Davidson, kemudian bersama Ketua Umum HDCI melakukan touring/konvoi menuju hotel lokasi acara. (humas)
Saturday, July 28, 2018
DPRD Sambut Baik Kerjasama BNN-BP Batam
Kepri - DPRD Provinsi Kepri menyambut baik kerjasama antara BP Batam dengan BNN Republik Indonesia. Kerjasama ini nantinya untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika dan prekusor, bahan baku narkotika khususnya diwilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.
"DPRD Kepri menyambut baik kerjasama dan sinergitas antara BNN dengan BP Batam. Kami berharap kerjasama ini dapat menekan ruang gerak peredaran narkoba," kata wakil ketua komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar di Kantor BP Batam, Jumat (27/7).
Kerjasama ini, kata Taba diharapkan diikuti juga oleh instansi-instansi negara lainnya. "Nanti kita akan ajak Pemprov untuk mulai memikirkan pembuatan Perda-perda (peraturan daerah) yang berfungsi mencegah peredaran narkoba ini," kata Taba.
Senada dengan Taba, anggota Komisi II Asmin Patros yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa perang terhadap narkoba harus masif. Sehingga, tak ada satu ruang kecilpun dapat dimanfaatkan penyebar barang haram tersebut. "Pemberantasan ini harus masif dan terstruktur. Maka itu sinergi-sinergi seperti ini yang kami harapkan dapat terus dijalin di Kepri. Apalagi Kepri letaknya sangat strategis," papar Asmin.
Ditempat yang sama, Kepala BNN, Komjen Pol Heru Winarko mengatakan, lewat penandatanganan nota kesepahaman itu diharapkan BP Batam bisa melakukan upaya pencegahan di lingkungan yang menjadi tanggungjawab BP Batam, seperti di bandara dan pelabuhan.
Ia juga meminta kepada legislatif dan eksekutif di Kepri, khususnya Batam bisa membuat peraturan daerah atau peraturan gubernur, agar upaya pencegahan bisa fokus sampai ke desa-desa.
"Termasuk di pelabuhan rakyat. Kita harapkan masyarakat di pesisir bisa paham dengan bahaya narkoba. Sehingga ada ketahanan. Kalau ada barang-barang masuk ke lingkungan, tahu ini narkoba atau tidak," kata Heru.
Ia mengatakan, upaya digalakkan agar jangan sampai masyarakat Kepri menjadi korban narkoba. Narkoba dapat merusak kesehatan.
Penandatanganan nota kesepahaman itu sudah dilakukan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Heru Winarko. Lukita kembali menyebut komitmennya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan di pintu keluar-masuk masuk Batam.
"Kami di BP Batam masih membutuhkan dukungan dari BNN untuk memaksimalkan deteksi dini usaha penyelundupan narkotika di lingkungan kerja bandara dan pelabuhan internasional Batam," ujar Lukita.
Penangkapan Narkoba sudah berkali-kali terjadi dipintu-pintu masuk Batam. Bandara Hang Nadim misalnya. Tahun lalu BP Batam melalui unit kerja Kantor Bandar Udara Hang Nadim berhasil menggagalkan 17 kali usaha penyelundupan narkotika, dengan total barang bukti 16.826,90 gram sabu beserta 2.230 butir ekstasi.
Kemudian dari Januari hingga Juli 2018, tercatat sebanyak 22 kali upaya penyelundupan narkotika berhasil digagalkan, dengan total 23.692 gram sabu.
Sementara di Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Laut Batam bersama dengan bea cukai dan instansi vertikal terkait berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 4,5 kg ganja di pelabuhan Telaga Punggur dan 971 gram sabu di pelabuhan internasional Batam Center pada 2017 lalu. Tahun 2018 sebesar 2.678,13 gram sabu di pelabuhan internasional Batam Center dan 1,37 ton sabu di pelabuhan Batuampar. (*)
Thursday, July 26, 2018
Memiliki Alat MRI, Wagub Ingin Pelayanan di RSUP Semakin Baik
Wakil Gubernur Kepulauan Riau H.Isdianto ingin pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri (RSUP) Batu 8 terus berbenah hingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasiennya.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Memiliki Alat MRI, Wagub Ingin Pelayanan di RSUP Semakin Baik
Wakil Gubernur Kepulauan Riau H.Isdianto ingin pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri (RSUP) Batu 8 terus berbenah hingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasiennya.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Memiliki Alat MRI, Wagub Ingin Pelayanan di RSUP Semakin Baik
Wakil Gubernur Kepulauan Riau H.Isdianto ingin pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri (RSUP) Batu 8 terus berbenah hingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasiennya.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Apalagi saat ini RSUP telah dilengkapi alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang dapat membantu mengidentifikasi penyakit. Alat yang dalam bahasa Indoneaia disebut juga pencitraan resonansi magnetik ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
“Tentu kita semua menginginkan RSUP ini benar-benar siap dan layak untuk dijadikan rujukan segala jenis penyakit nantinya. Makanya kita harus terus berbenah. Disamping infrastruktur dan peralatannya yang sudah semakin lengkap. Dokter dan perawat juga harus lebih kompeten, baik dan ramah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau RSUP Batu 8 atas Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Dalam peninjauannya ini Isdianto didampingi langsung oleh Direktur RSUP Mukhtar Luthfi Munawar dan Kasubid Pelayanan dan Mutu dr. Sri Ariani.
Selain meninjau kesiapan alat MRI yang berada di ruang radiologi dan menelan anggaran lebih Rp20 miliar dari dana APBN. Wakil Gubernur juga meninjau ruang rawat inap VIP dan VVIP yang berada di lantai 8.
“Syukur alhamdulillah infrastruktur RSUP semakin lengkap dan baik. seperti alat MRI. Ini hanya ada di sini dan RS Awal Bros Batam. Begitu juga untuk beberapa peralatan lainnya,” ujar Isdianto.
Isdianto juga menginginkan pelayanan yang cepat dan ramah di RSUP, sehingga setiap pasien yang datang cepat sembuh dan membawa kesan yang baik terhadap RSUP.
Sementara itu Direktur RSUP Kepri Mukhtar Lutfi Munawar sempat terdengar mengeluh kepada wakil Gubernur terkait kekurangan tenaga keamanan yang dimiliki RSUP. Dan meminta solusuli atas hal tersebut.
Selain itu juga menjelaskan kondisi ruang rawat inap VVIP di lantai 8 yang selalu bocor saat hujan lebat. Hal itu membuat dinding dan plafon rusak dan berulangkali dilakukan perawatan.
“Ruang rawat inap VIP dan VVIP di RSUP ini sudah cukup baik dibandingkan beberapa RS lain. Bahkan beberapa tamu dari Jakarta memuji ruangan yang kita punya. Namun tetap ada kekurangan kita, salah satunya masih sering bocor kalo hujan,” kata Mukhtar Lutfi.
Disamping meninjau kondisi kelengkapan yang ada di rumah sakit, Wakil Gubernur juga sempat menjenguk dan ngobrol dengan beberapa pasien yang sedang di rawat disana.
Pembangunan Dapat Tercapai Jika Perencanaan dan Penganggaran Selaras
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS Arif Fadillah menjelaskan perihal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sebagai produk akhir dari SAKIP adalah Laporan akuntablitas KInerja Akuntablitas Instansi Pemerintahan (LAKIP), menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan pembiayaan melalui APBN atau APBD.
“Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan kinerja daerah dengan menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan agar tepat sasaran dan tujuan pembangunan dapat dicapai” kata Arif saat menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Provinsi Kepri dalam rangka Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Komponen Perencanaan bertempat di Aula wan Sri Beni Dompak, Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Arif menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat BB pada tahun 2017. Ini adalah berkat kerjasama, keras keras serta komitemen yang tinggi dari kawan-kawan OPD.
“Hasil penilaian ini patut untuk kita apresiasi, namun hal tersebut memang sudah seharusnya serta menjadi tanggung jawab kita untuk bekerja baik, efektif dan efisien demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” kata Arif.
Untuk menghasilkan nilai SAKIP yang lebih baik ke depannya Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah Membangun komitmen pimpinan instansi akan pentingnya implementasi SAKIP dan dijadikan unsur penilaian kepala daerah, Memperkuat soliditas tim fasilitas SAKIP dan pendampingan dengan KEMENPAN & RB, Mengembangkan sistim Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Kinerja berbasis elektronik secara terintegrasi dan Mengembangkan sistim monitoring, evaluasi dan pengumpulan data baik pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran berbasis informasi dan teknologi (e-sakip).
“Nilai SAKIP yang telah baik akan terus kami pertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan dengan cara menjaga komitmen teman-teman OPD dan mengintegrasikan semua system dalam bentuk aplikasi agar mudah dipantau dan dievaluasi setaip saat,” tutur Arif.
Menutup sambutannya Arif mengucapkan terimakasihnya atas kunjungan Pemerinta Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Komponen Perencanaan.
“Terimakasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepri khususnya karena sebenarnya Kepri harus lebih banyak belajar lagi dari Jabar tentang pengeloaan pemerintahan yang efisien dan akuntabel,” tutupnya
Sementara itu Mewakili Pemerintah Jawa Barat Asisten Bidang Administrasi Koesmayadi dalam sambutannya mengatakan kedatangan kali ini dalam rangka belajar dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang sudah berjalan di Pemerintah Kepri khususnya Dalam rangka perencanaan kinerja.
“Setiap saat kita belajar, agar lebih sempurna lagi dalam penyusunan perencanaan keuangan. Semoga niat baik dan upaya kita dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) senantiasa dalam petunjuk dan Ridho dari Allah,” kata Arif.
Adapun pada kunjungan kerja ini turut ikut beberapa OPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sumber Daya Alam, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan, Inspektorat dan Dinas Pemukiman. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Kepri turut hadir Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Staf Ahli Gubernur Ekowati.
“Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan kinerja daerah dengan menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan agar tepat sasaran dan tujuan pembangunan dapat dicapai” kata Arif saat menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Provinsi Kepri dalam rangka Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Komponen Perencanaan bertempat di Aula wan Sri Beni Dompak, Tanjungpinang, Rabu (25/7).
Arif menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat BB pada tahun 2017. Ini adalah berkat kerjasama, keras keras serta komitemen yang tinggi dari kawan-kawan OPD.
“Hasil penilaian ini patut untuk kita apresiasi, namun hal tersebut memang sudah seharusnya serta menjadi tanggung jawab kita untuk bekerja baik, efektif dan efisien demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” kata Arif.
Untuk menghasilkan nilai SAKIP yang lebih baik ke depannya Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah Membangun komitmen pimpinan instansi akan pentingnya implementasi SAKIP dan dijadikan unsur penilaian kepala daerah, Memperkuat soliditas tim fasilitas SAKIP dan pendampingan dengan KEMENPAN & RB, Mengembangkan sistim Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Kinerja berbasis elektronik secara terintegrasi dan Mengembangkan sistim monitoring, evaluasi dan pengumpulan data baik pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran berbasis informasi dan teknologi (e-sakip).
“Nilai SAKIP yang telah baik akan terus kami pertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan dengan cara menjaga komitmen teman-teman OPD dan mengintegrasikan semua system dalam bentuk aplikasi agar mudah dipantau dan dievaluasi setaip saat,” tutur Arif.
Menutup sambutannya Arif mengucapkan terimakasihnya atas kunjungan Pemerinta Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Komponen Perencanaan.
“Terimakasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepri khususnya karena sebenarnya Kepri harus lebih banyak belajar lagi dari Jabar tentang pengeloaan pemerintahan yang efisien dan akuntabel,” tutupnya
Sementara itu Mewakili Pemerintah Jawa Barat Asisten Bidang Administrasi Koesmayadi dalam sambutannya mengatakan kedatangan kali ini dalam rangka belajar dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang sudah berjalan di Pemerintah Kepri khususnya Dalam rangka perencanaan kinerja.
“Setiap saat kita belajar, agar lebih sempurna lagi dalam penyusunan perencanaan keuangan. Semoga niat baik dan upaya kita dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) senantiasa dalam petunjuk dan Ridho dari Allah,” kata Arif.
Adapun pada kunjungan kerja ini turut ikut beberapa OPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sumber Daya Alam, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan, Inspektorat dan Dinas Pemukiman. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Kepri turut hadir Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana dan Staf Ahli Gubernur Ekowati.
DPRD Pantau Dugaan Gratifikasi Anggota Bawaslu
Kepri - Dugaan gratifikasi dua komisioner Bawaslu Provinsi Kepri kepada timsel mendapat perhatian Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Dari foto yang beredar dimana-mana, dua Komisioner Bawaslu Kepri Rosnawati dan Idris memberi sejumlah barang kepada Riama Manurung, Suradji dan Siti Habibah yang notabene tim seleksi (timsel) Bawaslu Kepri.
Menurutnya, pemberian ini tidak boleh dilihat dari nilai besar kecilnya barang yang diberi. Namun juga harus dilihat secara keseluruhan bahwa Timsel harus memiliki batas tegas dengan para calon. "Mengapa hal itu terjadi? Pantaskah timsel menerima barang itu atau pantaskah Komisioner Bawaslu Kepri memberi barang itu?" Kata Jumaga di Batam, Kamis (26/7).
Apalagi , sambungnya, pemberian barang itu dilakukan sebulan setelah mereka dilantik sebagai anggota Bawaslu Kepri. Ia pun memberi contoh kasus. Di kampus, assesor yang melakukan akreditasi kampus tidak boleh bertemu dengan pihak kampus selama setahun setelah proses penilaian dilakukan. Kebijakan itu diberlakukan untuk menghindari atau mencegah negosiasi antara pihak kampus dengan assesor.
"Jadi ada batasannya. Tidak mungkin ada semut kalau tidak ada gula," katanya.
Kasus dugaan gratifikasi itu pula menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi politisi yang memiliki kepentingan terhadap pemilu, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan jejak rekam timsel. Sebagai contoh, Riama Manurung, Kabag Kesra Pemkot Batam ditetapkan sebagai Ketua Timsel Bawaslu Kepri kala itu. Apakah seorang ASN yang memiliki jabatan mampu lepas dari intervensi atasannya?
"Dari peristiwa itu muncul banyak pertanyaan yang berawal dari rasa khawatir," katanya.
Selama proses penyeleksian berlangsung, sekitar pertengahan tahun 2017, muncul pula isu sensitif yang mengaitkan organisasi massa, dan organisasi pemuda. Orang-orang yang dipilih menjadi komisioner penyelenggara pemilu berasal dari ormas atau organisasi pemuda tertentu. "Isu ini sangat sensitif. Saya berupaya untuk tidak mempercayainya, karena jika dipilih berdasarkan perwakilan organisasi tertentu, maka sebaiknya penyeleksian tidak perlu dilakukan, karena menghabiskan uang negara hingga ratusan juta rupiah," tegasnya.
Ia mengemukakan tim seleksi merupakan alat yang memproduksi orang-orang yang akan menyelenggarakan pemilu sehingga seharusnya memiliki kompetensi, integritas dan dapat menjalankan tugas secara profesional. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada pemilu jika tim seleksi bekerja tidak profesional.
Hasil kerja tim seleksi akan memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilu sehingga tidak hanya politisi yang harus memantau pelaksanaan proses penyeleksian, melainkan juga pemerintah, aparat yang berwenang dan masyarakat.
Mengingat pentingnya fungsi dari timsel sebagai hulu dari tahapan pemilu, Jumaga berpendapat penetapan anggota timsel harus terukur, jangan sampai orang-orang yang memiliki rekam jejak "bermasalah" menyeleksi bakal calon penyelenggara pemilu.
Karena itu, menurut dia tim seleksi dalam melaksanakan tugas penyeleksian bakal calon anggota Bawaslu Kepri selama 2-3 bulan harus lepas dari segala beban. Tim seleksi tidak boleh memiliki 'frame' atau target tertentu, yang mungkin dipesan seseorang atau kelompok tertentu.
Maka dari itu, Ia mengapresiasi kinerja polisi yang serius mengusut dugaan ini hingga terang benderang. "Kami berikan acungan jempol, apresiasi kepada kepolisian yang bekerja keras mengusut kasus ini. Kami juga berharap pihak kepolisian mampu mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya karena ini tidak hanya menyangkut peristiwa hukum, melainkan juga mempengaruhi pemilu," katanya. (*)
Wabup Apresiasi Bakti TNI Untuk Masyarakat
Bintan - Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menghadiri kegiatan Bakti Sosial Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan yang dilaksanakan Lanud Raja Haji Fisabilillah di Gedung Serba Guna Kecamatan Toapaya, Rabu pagi (25/7). Kegiatan disambut baik oleh Dalmasri, pasalnya sinergitas antar semua instansi baik Sipil maupun Militer memang dibutuhkan untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat salah satunya di bidang kesehata.
"Kami sangat mengapresiasi, TNI khususnya Angkatan Udara terus berkomitmen melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Terimakasih juga sebab Kabupaten Bintan yang dipilih untuk pelaksanaan bakti sosial ini" ujarnya saat memberikan sambutan.
Animo masyarakat terlihat begitu besar sejak pagi hari. Secara berduyun-duyun bahkan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia datang untuk berobat atau sekedar memeriksa kesehatan.
Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel PNB M. Dadan Gunawan, ST, MM dalam sambutannya juga menyampaikan hal serupa. Dirinya menyebutkan bahwa bakti sosial TNI AU sejatinya merupakan salah satu jiwa prajurit yang membaktikan diri demi bangsa dan rakyat.
"Kegiatan ini dalam rangka peringatan ke -71 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ini juga wujud dari jiwa parajurit yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan keasrian masyarakat. Setiap tahunnya bakti sosial ini dilakukan dan kali ini Kecamatan Toapata Kabupaten Bintan yang dipilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan" pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, lebih dari 500 orang masyarakat yang datang untuk berobat dan memeriksakan kesehatan. Lebih dari 30 anak yang akan melakukan khitan dan juga nantinya akan dibagikan sembako kepada kaum Lansia serta golongan yang kurang mampu.
"Kami sangat mengapresiasi, TNI khususnya Angkatan Udara terus berkomitmen melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Terimakasih juga sebab Kabupaten Bintan yang dipilih untuk pelaksanaan bakti sosial ini" ujarnya saat memberikan sambutan.
Animo masyarakat terlihat begitu besar sejak pagi hari. Secara berduyun-duyun bahkan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia datang untuk berobat atau sekedar memeriksa kesehatan.
Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel PNB M. Dadan Gunawan, ST, MM dalam sambutannya juga menyampaikan hal serupa. Dirinya menyebutkan bahwa bakti sosial TNI AU sejatinya merupakan salah satu jiwa prajurit yang membaktikan diri demi bangsa dan rakyat.
"Kegiatan ini dalam rangka peringatan ke -71 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ini juga wujud dari jiwa parajurit yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan keasrian masyarakat. Setiap tahunnya bakti sosial ini dilakukan dan kali ini Kecamatan Toapata Kabupaten Bintan yang dipilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan" pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, lebih dari 500 orang masyarakat yang datang untuk berobat dan memeriksakan kesehatan. Lebih dari 30 anak yang akan melakukan khitan dan juga nantinya akan dibagikan sembako kepada kaum Lansia serta golongan yang kurang mampu.
Per 20 Juli 2018, 440 Ekor Hewan Kurban Menyebar di 6 Kecamatan Kab Bintan
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menuturkan bahwa berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang telah melakukan penelusuran terkait ketersediaan hewan kurban sapi di Kabupaten Bintan pada tahun 2018 ini dalam kondisi level aman. Tahun ini saja, stok hewan kurban per 20 Juli 2018 di Kabupaten Bintan yang telah dilakukan pelayanan kesehatan hewan di 6 Kecamatan berjumlah hingga 440 ekor sapi. Sedangkan kebutuhan hewan kurban sapi di Kabupaten Bintan tahun lalu saja hanya berkisar 243 ekor sapi.
“ berdasarkan penelusuran Dinas Pertanian Kabupaten Bintan , stok jumlah kebutuhan daging sapi masih level aman. Biasanya kebutuhan akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tapi melihat kondisi , tidak akan ada persoalan atau kendala, karena suplai hewan kurban sudah tercukupi " ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/7) pagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan Supriyono mengatakan saat ini tim yang bertugas sudah menyisir ke lapangan guna menyebar melakukan pengecekan dan pemeriksaan hewan kurban sapi. Hingga 20 Juli 2018 sudah enam Kecamatan yang telah dilakukan penelusuran yaitu Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Gunung Kijang sedangkan sisa 4 Kecamatan lainnya sedang dalam tahap proses penelusuran dan pengumpulan data yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang , Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Sri Kuala Lobam.
“ saat ini tim pemeriksa intens langsung untuk mengunjungi sentra-sentra ternak sapi, guna melakukan pemeriksaan " ujarnya.
Bahkan menurutnya, info dari peternak dan para pedagang hewan ternak, jumlah tersebut juga akan terus bertambah menjelang pelaksanaan kurban. Bahkan ada juga beberapa tempat yang belum dikunjungi untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan Hewan. Nantinya , pengawasan kesehatan hewan kurban difokuskan pada pemberantasan penyakit parasiter (kecacingan), penyakit BVD (bovine viral dearhea) dan antisipasi jembrana pada hewan ternak Sapi Bali. Nantinya, bila Tim Kesehatan Hewan menemukan sapi yang tidak layak dan tidak sehat untuk kurban maka tidak akan diberikan surat keterangan layak dan sehat.
“ Hewan diperiksa bila ditemukan sakit diare dan parasit, maka tidak boleh untuk hewan kurban " jelasnya sambil mengimbau kepada panitia hewan kurban agar menyembelih hewan
kurban yang sehat, layak, cukup umur dan jantan.
Berikut stok Hewan Kurban per 20 juli 2018 di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan dan telah dilakukan pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan, meliputi ;
1. Kecamatan Bintan Utara 63 ekor
2. Kecamatan Bintan Timur 124 ekor
3. Kecamatan Teluk Sebong 71 ekor
4. Kecamatan Teluk Bintan 42 ekor
5. Kecamatan Toapaya 104 ekor
6. Kecamatan Gunung Kijang 36 ekor
“ berdasarkan penelusuran Dinas Pertanian Kabupaten Bintan , stok jumlah kebutuhan daging sapi masih level aman. Biasanya kebutuhan akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tapi melihat kondisi , tidak akan ada persoalan atau kendala, karena suplai hewan kurban sudah tercukupi " ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/7) pagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan Supriyono mengatakan saat ini tim yang bertugas sudah menyisir ke lapangan guna menyebar melakukan pengecekan dan pemeriksaan hewan kurban sapi. Hingga 20 Juli 2018 sudah enam Kecamatan yang telah dilakukan penelusuran yaitu Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Gunung Kijang sedangkan sisa 4 Kecamatan lainnya sedang dalam tahap proses penelusuran dan pengumpulan data yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang , Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Sri Kuala Lobam.
“ saat ini tim pemeriksa intens langsung untuk mengunjungi sentra-sentra ternak sapi, guna melakukan pemeriksaan " ujarnya.
Bahkan menurutnya, info dari peternak dan para pedagang hewan ternak, jumlah tersebut juga akan terus bertambah menjelang pelaksanaan kurban. Bahkan ada juga beberapa tempat yang belum dikunjungi untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan Hewan. Nantinya , pengawasan kesehatan hewan kurban difokuskan pada pemberantasan penyakit parasiter (kecacingan), penyakit BVD (bovine viral dearhea) dan antisipasi jembrana pada hewan ternak Sapi Bali. Nantinya, bila Tim Kesehatan Hewan menemukan sapi yang tidak layak dan tidak sehat untuk kurban maka tidak akan diberikan surat keterangan layak dan sehat.
“ Hewan diperiksa bila ditemukan sakit diare dan parasit, maka tidak boleh untuk hewan kurban " jelasnya sambil mengimbau kepada panitia hewan kurban agar menyembelih hewan
kurban yang sehat, layak, cukup umur dan jantan.
Berikut stok Hewan Kurban per 20 juli 2018 di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan dan telah dilakukan pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan, meliputi ;
1. Kecamatan Bintan Utara 63 ekor
2. Kecamatan Bintan Timur 124 ekor
3. Kecamatan Teluk Sebong 71 ekor
4. Kecamatan Teluk Bintan 42 ekor
5. Kecamatan Toapaya 104 ekor
6. Kecamatan Gunung Kijang 36 ekor
Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018, Ini Kata Bupati Bintan.
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S Yambise di Dyandra Convention Centre , Surabaya Jawa Timur, Senin (23/7) malam.
Penghargaan ini merupakan penghargaan berturut-turut yang diterima setelah pada tahun sebelumnya, dirinya juga menerima penghargaan serupa. Kabupaten Bintan dinilai layak mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya dikarenakan program pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti halnya program bantuan Seragam Sekolah Anak Gratis, program Akta Lahir Gratis , program Kesehatan Gratis, membangun rumah tahfidz, program 15 menit mengaji sebelum jam belajar disekolah serta kenaikan intensif bagi pengajar dan pembinaan anak.
" Ini kesekian kali nya kita mendapatkan penghargaan berkat kerja keras seluruh elemen serta dukungan dari masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah daerah , apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah ingin menciptakan generasi muda yang berkarakter , agar tidak ada anak yang tidak sekolah, anak mendapatkan kesehatan dan memiliki kepribadian berkarakter " ujarnya
Dirinya juga mengungkapkan bahwa prestasi atau keberhasilan yang telah diraih adalah amanah dan juga sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya.
Penghargaan ini merupakan penghargaan berturut-turut yang diterima setelah pada tahun sebelumnya, dirinya juga menerima penghargaan serupa. Kabupaten Bintan dinilai layak mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya dikarenakan program pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti halnya program bantuan Seragam Sekolah Anak Gratis, program Akta Lahir Gratis , program Kesehatan Gratis, membangun rumah tahfidz, program 15 menit mengaji sebelum jam belajar disekolah serta kenaikan intensif bagi pengajar dan pembinaan anak.
" Ini kesekian kali nya kita mendapatkan penghargaan berkat kerja keras seluruh elemen serta dukungan dari masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah daerah , apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah ingin menciptakan generasi muda yang berkarakter , agar tidak ada anak yang tidak sekolah, anak mendapatkan kesehatan dan memiliki kepribadian berkarakter " ujarnya
Dirinya juga mengungkapkan bahwa prestasi atau keberhasilan yang telah diraih adalah amanah dan juga sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya.
Wednesday, July 25, 2018
Kepri Komit Wujudkan Provinsi Layak Anak
Wakil Gubernur H Isdianto berharap, tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau. Karenanya semua berbagai pihak di Kepri, harus bersama-sama mewujudkan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan.
“Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen sekali akan hal itu. Karenanya kita akan terus mendorong setiap kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kita ingin semua kabuapten/kota di Kepri menjadi KLA,” kata Isdianto usai acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak bertempat di Dyanda Convention Senter Surabaya, Senin (23/7) malam.
Kepri kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Pengembangan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Provinsi layak anak akan dicapai apabila seluruh kabupaten/kotanya sudah layak anak. Untuk Kepri, sudah lima kabupaten kota yang mendapatkan KLA yaitu Bintan, Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. Sesuai dengan RPJMD, Kepri layak anak akan dicapai tahun 2021.
Untuk mewujudkan provinsi layak anak, ada lima kluster KLA yang dinilai. Kluster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di kluster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak berkebutuhan khusus, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster 5 mengenai perlindungan khusus.
“Tujuan akhir adalah terbangunnya sistem pembangunan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak,” kata Isdianto.
Prof Yohana Yembise berharap, Hari Anak Nasional (HAN) yang puncaknya dipringati setiap tanggal 23 Juli harus memberikan hak-hak anak. Mulai dari perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi hingga pemahaman akan hak anak.
Anak-anak, kata Yohana Yambise, harus bisa hidup layak ceria dan tidak dalam ketakutan. Apalagi anak-anak sampai mengalami kekerasan, mereka sudah seharusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan.
“Bagaimanapun anak-anak kita adalah pewaris masa depan Indonesia. Mereka harus selalu bergembira, namun tetap harus diarahkan untuk tidak lupa berprestasi,” harapnya.
Indonesia sambung Yohana Yembise pada tahun 2030 mencanangkan program Indonesia Layak Anak (Idola). Karenanya kepala daerah dan semua pihak harus bersama mewujudkan harapan kita semua.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan hak perempuan dan anak untuk hidup layak sesuai amanat konstitusi. Guna mendukung itu semua, berbagai program ditawarkan dan digulirkan.
Menurut Menteri, berbagai terobosan dilakukan. Mulai dari membuat program Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak hingga program- progam lain yang berorientasi pada kepedulian anak.
“Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen sekali akan hal itu. Karenanya kita akan terus mendorong setiap kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kita ingin semua kabuapten/kota di Kepri menjadi KLA,” kata Isdianto usai acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak bertempat di Dyanda Convention Senter Surabaya, Senin (23/7) malam.
Kepri kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Pengembangan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Provinsi layak anak akan dicapai apabila seluruh kabupaten/kotanya sudah layak anak. Untuk Kepri, sudah lima kabupaten kota yang mendapatkan KLA yaitu Bintan, Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. Sesuai dengan RPJMD, Kepri layak anak akan dicapai tahun 2021.
Untuk mewujudkan provinsi layak anak, ada lima kluster KLA yang dinilai. Kluster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di kluster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak berkebutuhan khusus, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster 5 mengenai perlindungan khusus.
“Tujuan akhir adalah terbangunnya sistem pembangunan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak,” kata Isdianto.
Prof Yohana Yembise berharap, Hari Anak Nasional (HAN) yang puncaknya dipringati setiap tanggal 23 Juli harus memberikan hak-hak anak. Mulai dari perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi hingga pemahaman akan hak anak.
Anak-anak, kata Yohana Yambise, harus bisa hidup layak ceria dan tidak dalam ketakutan. Apalagi anak-anak sampai mengalami kekerasan, mereka sudah seharusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan.
“Bagaimanapun anak-anak kita adalah pewaris masa depan Indonesia. Mereka harus selalu bergembira, namun tetap harus diarahkan untuk tidak lupa berprestasi,” harapnya.
Indonesia sambung Yohana Yembise pada tahun 2030 mencanangkan program Indonesia Layak Anak (Idola). Karenanya kepala daerah dan semua pihak harus bersama mewujudkan harapan kita semua.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan hak perempuan dan anak untuk hidup layak sesuai amanat konstitusi. Guna mendukung itu semua, berbagai program ditawarkan dan digulirkan.
Menurut Menteri, berbagai terobosan dilakukan. Mulai dari membuat program Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak hingga program- progam lain yang berorientasi pada kepedulian anak.
Kepri Komit Wujudkan Provinsi Layak Anak
Wakil Gubernur H Isdianto berharap, tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau. Karenanya semua berbagai pihak di Kepri, harus bersama-sama mewujudkan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan.
“Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen sekali akan hal itu. Karenanya kita akan terus mendorong setiap kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kita ingin semua kabuapten/kota di Kepri menjadi KLA,” kata Isdianto usai acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak bertempat di Dyanda Convention Senter Surabaya, Senin (23/7) malam.
Kepri kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Pengembangan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Provinsi layak anak akan dicapai apabila seluruh kabupaten/kotanya sudah layak anak. Untuk Kepri, sudah lima kabupaten kota yang mendapatkan KLA yaitu Bintan, Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. Sesuai dengan RPJMD, Kepri layak anak akan dicapai tahun 2021.
Untuk mewujudkan provinsi layak anak, ada lima kluster KLA yang dinilai. Kluster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di kluster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak berkebutuhan khusus, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster 5 mengenai perlindungan khusus.
“Tujuan akhir adalah terbangunnya sistem pembangunan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak,” kata Isdianto.
Prof Yohana Yembise berharap, Hari Anak Nasional (HAN) yang puncaknya dipringati setiap tanggal 23 Juli harus memberikan hak-hak anak. Mulai dari perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi hingga pemahaman akan hak anak.
Anak-anak, kata Yohana Yambise, harus bisa hidup layak ceria dan tidak dalam ketakutan. Apalagi anak-anak sampai mengalami kekerasan, mereka sudah seharusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan.
“Bagaimanapun anak-anak kita adalah pewaris masa depan Indonesia. Mereka harus selalu bergembira, namun tetap harus diarahkan untuk tidak lupa berprestasi,” harapnya.
Indonesia sambung Yohana Yembise pada tahun 2030 mencanangkan program Indonesia Layak Anak (Idola). Karenanya kepala daerah dan semua pihak harus bersama mewujudkan harapan kita semua.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan hak perempuan dan anak untuk hidup layak sesuai amanat konstitusi. Guna mendukung itu semua, berbagai program ditawarkan dan digulirkan.
Menurut Menteri, berbagai terobosan dilakukan. Mulai dari membuat program Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak hingga program- progam lain yang berorientasi pada kepedulian anak.
“Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen sekali akan hal itu. Karenanya kita akan terus mendorong setiap kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kita ingin semua kabuapten/kota di Kepri menjadi KLA,” kata Isdianto usai acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak bertempat di Dyanda Convention Senter Surabaya, Senin (23/7) malam.
Kepri kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Pengembangan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Provinsi layak anak akan dicapai apabila seluruh kabupaten/kotanya sudah layak anak. Untuk Kepri, sudah lima kabupaten kota yang mendapatkan KLA yaitu Bintan, Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. Sesuai dengan RPJMD, Kepri layak anak akan dicapai tahun 2021.
Untuk mewujudkan provinsi layak anak, ada lima kluster KLA yang dinilai. Kluster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di kluster 3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak berkebutuhan khusus, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster 5 mengenai perlindungan khusus.
“Tujuan akhir adalah terbangunnya sistem pembangunan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak,” kata Isdianto.
Prof Yohana Yembise berharap, Hari Anak Nasional (HAN) yang puncaknya dipringati setiap tanggal 23 Juli harus memberikan hak-hak anak. Mulai dari perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi hingga pemahaman akan hak anak.
Anak-anak, kata Yohana Yambise, harus bisa hidup layak ceria dan tidak dalam ketakutan. Apalagi anak-anak sampai mengalami kekerasan, mereka sudah seharusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan.
“Bagaimanapun anak-anak kita adalah pewaris masa depan Indonesia. Mereka harus selalu bergembira, namun tetap harus diarahkan untuk tidak lupa berprestasi,” harapnya.
Indonesia sambung Yohana Yembise pada tahun 2030 mencanangkan program Indonesia Layak Anak (Idola). Karenanya kepala daerah dan semua pihak harus bersama mewujudkan harapan kita semua.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan hak perempuan dan anak untuk hidup layak sesuai amanat konstitusi. Guna mendukung itu semua, berbagai program ditawarkan dan digulirkan.
Menurut Menteri, berbagai terobosan dilakukan. Mulai dari membuat program Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak hingga program- progam lain yang berorientasi pada kepedulian anak.
Tuesday, July 24, 2018
Karimun Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018
Karimun - Kabupaten Karimun meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2018.
Penghargaan kategori Pratama ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof Yohana Susana Yembise, MA kepada Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. Senin (23/7/2018) malam di Dyandra Convention Center Jl Basuki Rachmat 93-105 Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ikut mendampingi Bupati Karimun pada acara penganugerahan KLA ini diantaranya Sekda Karimun HM Firmansyah, Kadis PPPA Kabag Umum, Kabag Protokol dan Kabag Humas Didi Irawan, SE.
"Selamat kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang menerima penghargaan KLA tahun 2018," ujar Menteri Yohana Yembise dalam sambutannya.
Penghargaan ini bertujuan : agar Pemda setempat dapat mendorong keluarga - keluarga, masyarakat, media diwilayahnya utk semakin paham pada upaya pemenuban hak anak. Pemda juga didorong melakukan perbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak - hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.
Selain penghargaan KLA, Kementrian PPPA juga memberikan penghargaan kpd daerah yg terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak ( SRA ). Penyelenggaraan pelayanan ramah anak di puskesmas dan melakukan inovasi- inovasi dari kemajuan pembangunan anak diwilayahnya serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Dikatakannya lagi, penghargaan yang awalnya diserahkan dua tahun sekali akan diberikan setiap tahun. Hal ini untuk memacu Gubernur, Wali Kota dan Bupati lainnya bekerja keras menjadikan Kabupaten dan Kota nya layak anak.
Penilaian KLA ini dilakukan oleh Tim yang beranggotakan : pakar anak dari Kementrian / Lembaga, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden dan KPAI.
Tahapan penilaian terdiri dari 4 tahap : Penilaian Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapangan dan Finalisasi.
"Targetnya tahun 2030 Indonesia layak anak. Untuk itu perlu sinergitas dan kerja keras dari pemimpin di daerah, termasuk kerjasama di OPD-OPD," ucap Menteri Yohana.
Lanjutnya lagi, urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh Sebab itu ia meminta kepada pemerintah daerah serius dan terus menerus memperhatikan urusan perempuan dan anak-anak.
"Saya berharap laporan perempuan dan anak dari setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke saya Jangan takut-takut dalam meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak. Karena dua pilar ini yang menyelamatkan bangsa kedepan," katanya mengakhiri.
Penghargaan KLA terdiri dari lima kriteria / kategpri yakni : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
Di Provinsi Kepri selain Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Lingga juga menerima penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2018.
Penilaian kategori Kabupaten/Kota KLA tahun 2018 sebanyak 389 Kabupaten/Kota. Kabupaten Karimun, Batam dan Lingga termasuk dari 177 Kabupaten/Kota yang lulus penganugerahan KLA tahun ini.
Berdasarkan data yang didapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyerahkan penghargaan KLA tahun 2018 kategori
10 penghargaan utk Pemerintah Propinsi, kategori Utama kepada 2 Kota, kategori Madya ke 11 Kabupaten/Kota, kategori Nindya ke 15 Kabupaten/Kota dan kategori Pratama ke 113 Kabupaten/Kota.
Penghargaan kategori Pratama ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof Yohana Susana Yembise, MA kepada Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. Senin (23/7/2018) malam di Dyandra Convention Center Jl Basuki Rachmat 93-105 Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ikut mendampingi Bupati Karimun pada acara penganugerahan KLA ini diantaranya Sekda Karimun HM Firmansyah, Kadis PPPA Kabag Umum, Kabag Protokol dan Kabag Humas Didi Irawan, SE.
"Selamat kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang menerima penghargaan KLA tahun 2018," ujar Menteri Yohana Yembise dalam sambutannya.
Penghargaan ini bertujuan : agar Pemda setempat dapat mendorong keluarga - keluarga, masyarakat, media diwilayahnya utk semakin paham pada upaya pemenuban hak anak. Pemda juga didorong melakukan perbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak - hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.
Selain penghargaan KLA, Kementrian PPPA juga memberikan penghargaan kpd daerah yg terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak ( SRA ). Penyelenggaraan pelayanan ramah anak di puskesmas dan melakukan inovasi- inovasi dari kemajuan pembangunan anak diwilayahnya serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Dikatakannya lagi, penghargaan yang awalnya diserahkan dua tahun sekali akan diberikan setiap tahun. Hal ini untuk memacu Gubernur, Wali Kota dan Bupati lainnya bekerja keras menjadikan Kabupaten dan Kota nya layak anak.
Penilaian KLA ini dilakukan oleh Tim yang beranggotakan : pakar anak dari Kementrian / Lembaga, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden dan KPAI.
Tahapan penilaian terdiri dari 4 tahap : Penilaian Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapangan dan Finalisasi.
"Targetnya tahun 2030 Indonesia layak anak. Untuk itu perlu sinergitas dan kerja keras dari pemimpin di daerah, termasuk kerjasama di OPD-OPD," ucap Menteri Yohana.
Lanjutnya lagi, urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh Sebab itu ia meminta kepada pemerintah daerah serius dan terus menerus memperhatikan urusan perempuan dan anak-anak.
"Saya berharap laporan perempuan dan anak dari setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke saya Jangan takut-takut dalam meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak. Karena dua pilar ini yang menyelamatkan bangsa kedepan," katanya mengakhiri.
Penghargaan KLA terdiri dari lima kriteria / kategpri yakni : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
Di Provinsi Kepri selain Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Lingga juga menerima penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2018.
Penilaian kategori Kabupaten/Kota KLA tahun 2018 sebanyak 389 Kabupaten/Kota. Kabupaten Karimun, Batam dan Lingga termasuk dari 177 Kabupaten/Kota yang lulus penganugerahan KLA tahun ini.
Berdasarkan data yang didapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyerahkan penghargaan KLA tahun 2018 kategori
10 penghargaan utk Pemerintah Propinsi, kategori Utama kepada 2 Kota, kategori Madya ke 11 Kabupaten/Kota, kategori Nindya ke 15 Kabupaten/Kota dan kategori Pratama ke 113 Kabupaten/Kota.
Karimun Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018
Karimun - Kabupaten Karimun meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2018.
Penghargaan kategori Pratama ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof Yohana Susana Yembise, MA kepada Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. Senin (23/7/2018) malam di Dyandra Convention Center Jl Basuki Rachmat 93-105 Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ikut mendampingi Bupati Karimun pada acara penganugerahan KLA ini diantaranya Sekda Karimun HM Firmansyah, Kadis PPPA Kabag Umum, Kabag Protokol dan Kabag Humas Didi Irawan, SE.
"Selamat kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang menerima penghargaan KLA tahun 2018," ujar Menteri Yohana Yembise dalam sambutannya.
Penghargaan ini bertujuan : agar Pemda setempat dapat mendorong keluarga - keluarga, masyarakat, media diwilayahnya utk semakin paham pada upaya pemenuban hak anak. Pemda juga didorong melakukan perbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak - hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.
Selain penghargaan KLA, Kementrian PPPA juga memberikan penghargaan kpd daerah yg terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak ( SRA ). Penyelenggaraan pelayanan ramah anak di puskesmas dan melakukan inovasi- inovasi dari kemajuan pembangunan anak diwilayahnya serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Dikatakannya lagi, penghargaan yang awalnya diserahkan dua tahun sekali akan diberikan setiap tahun. Hal ini untuk memacu Gubernur, Wali Kota dan Bupati lainnya bekerja keras menjadikan Kabupaten dan Kota nya layak anak.
Penilaian KLA ini dilakukan oleh Tim yang beranggotakan : pakar anak dari Kementrian / Lembaga, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden dan KPAI.
Tahapan penilaian terdiri dari 4 tahap : Penilaian Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapangan dan Finalisasi.
"Targetnya tahun 2030 Indonesia layak anak. Untuk itu perlu sinergitas dan kerja keras dari pemimpin di daerah, termasuk kerjasama di OPD-OPD," ucap Menteri Yohana.
Lanjutnya lagi, urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh Sebab itu ia meminta kepada pemerintah daerah serius dan terus menerus memperhatikan urusan perempuan dan anak-anak.
"Saya berharap laporan perempuan dan anak dari setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke saya Jangan takut-takut dalam meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak. Karena dua pilar ini yang menyelamatkan bangsa kedepan," katanya mengakhiri.
Penghargaan KLA terdiri dari lima kriteria / kategpri yakni : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
Di Provinsi Kepri selain Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Lingga juga menerima penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2018.
Penilaian kategori Kabupaten/Kota KLA tahun 2018 sebanyak 389 Kabupaten/Kota. Kabupaten Karimun, Batam dan Lingga termasuk dari 177 Kabupaten/Kota yang lulus penganugerahan KLA tahun ini.
Berdasarkan data yang didapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyerahkan penghargaan KLA tahun 2018 kategori
10 penghargaan utk Pemerintah Propinsi, kategori Utama kepada 2 Kota, kategori Madya ke 11 Kabupaten/Kota, kategori Nindya ke 15 Kabupaten/Kota dan kategori Pratama ke 113 Kabupaten/Kota.
Penghargaan kategori Pratama ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof Yohana Susana Yembise, MA kepada Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. Senin (23/7/2018) malam di Dyandra Convention Center Jl Basuki Rachmat 93-105 Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ikut mendampingi Bupati Karimun pada acara penganugerahan KLA ini diantaranya Sekda Karimun HM Firmansyah, Kadis PPPA Kabag Umum, Kabag Protokol dan Kabag Humas Didi Irawan, SE.
"Selamat kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang menerima penghargaan KLA tahun 2018," ujar Menteri Yohana Yembise dalam sambutannya.
Penghargaan ini bertujuan : agar Pemda setempat dapat mendorong keluarga - keluarga, masyarakat, media diwilayahnya utk semakin paham pada upaya pemenuban hak anak. Pemda juga didorong melakukan perbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak - hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.
Selain penghargaan KLA, Kementrian PPPA juga memberikan penghargaan kpd daerah yg terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak ( SRA ). Penyelenggaraan pelayanan ramah anak di puskesmas dan melakukan inovasi- inovasi dari kemajuan pembangunan anak diwilayahnya serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Dikatakannya lagi, penghargaan yang awalnya diserahkan dua tahun sekali akan diberikan setiap tahun. Hal ini untuk memacu Gubernur, Wali Kota dan Bupati lainnya bekerja keras menjadikan Kabupaten dan Kota nya layak anak.
Penilaian KLA ini dilakukan oleh Tim yang beranggotakan : pakar anak dari Kementrian / Lembaga, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden dan KPAI.
Tahapan penilaian terdiri dari 4 tahap : Penilaian Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapangan dan Finalisasi.
"Targetnya tahun 2030 Indonesia layak anak. Untuk itu perlu sinergitas dan kerja keras dari pemimpin di daerah, termasuk kerjasama di OPD-OPD," ucap Menteri Yohana.
Lanjutnya lagi, urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh Sebab itu ia meminta kepada pemerintah daerah serius dan terus menerus memperhatikan urusan perempuan dan anak-anak.
"Saya berharap laporan perempuan dan anak dari setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke saya Jangan takut-takut dalam meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak. Karena dua pilar ini yang menyelamatkan bangsa kedepan," katanya mengakhiri.
Penghargaan KLA terdiri dari lima kriteria / kategpri yakni : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
Di Provinsi Kepri selain Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Lingga juga menerima penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2018.
Penilaian kategori Kabupaten/Kota KLA tahun 2018 sebanyak 389 Kabupaten/Kota. Kabupaten Karimun, Batam dan Lingga termasuk dari 177 Kabupaten/Kota yang lulus penganugerahan KLA tahun ini.
Berdasarkan data yang didapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyerahkan penghargaan KLA tahun 2018 kategori
10 penghargaan utk Pemerintah Propinsi, kategori Utama kepada 2 Kota, kategori Madya ke 11 Kabupaten/Kota, kategori Nindya ke 15 Kabupaten/Kota dan kategori Pratama ke 113 Kabupaten/Kota.
Friday, July 20, 2018
Kabupaten Bintan Nominasi Peraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2018.
Bintan - Kabupaten Bintan kembali masuk sebagai nominasi peraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2018. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Kamis (19/7) pagi.
Saat dijumpai, dirinya menerangkan bahwa indikator Kabupaten Bintan masuk dalam kategori daerah dengan penghargaan terbaik layak anak dikarenakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program layak anak. Seperti halnya pelaksanaan program akta lahir gratis, program masuk sekolah gratis, program kesehatan gratis, program membangun rumah tahfidz, serta pembentukan karakter moral anak melalui program 15 menit mengaji sebelum jam belajar di sekolah.
" dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terhadap tumbuh kembang anak melalui program-program tersebut membuat pemerintah pusat mengapresiasi hal tersebut " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Drh Kartini mengatakan bahwa raihan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah dukungan dan kerja keras dari seluruh stakeholder bersama masyarakat , dengan ikut terlibat dalam memberikan perhatian terkait tumbuh kembang anak di Kabupaten Bintan. Seperti halnya masyarakat ikut menjaga dan peduli atas lingkungannya dalam pemberantasan kejahatan/kekerasan anak.
" selain indikator keberlangsungan program pemerintah daerah. Yang menjadi perhatian adalah kepedulian masyarakat untuk ikut peduli secara bersama-sama memerangi kejahatan/kekerasan terhadap anak. Pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri tanpa dukungan masyarakat, jadi mindset masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan kejahatan anak juga ikut membantu penilaian tersebut " tutupnya
Saat dijumpai, dirinya menerangkan bahwa indikator Kabupaten Bintan masuk dalam kategori daerah dengan penghargaan terbaik layak anak dikarenakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program layak anak. Seperti halnya pelaksanaan program akta lahir gratis, program masuk sekolah gratis, program kesehatan gratis, program membangun rumah tahfidz, serta pembentukan karakter moral anak melalui program 15 menit mengaji sebelum jam belajar di sekolah.
" dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terhadap tumbuh kembang anak melalui program-program tersebut membuat pemerintah pusat mengapresiasi hal tersebut " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Drh Kartini mengatakan bahwa raihan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah dukungan dan kerja keras dari seluruh stakeholder bersama masyarakat , dengan ikut terlibat dalam memberikan perhatian terkait tumbuh kembang anak di Kabupaten Bintan. Seperti halnya masyarakat ikut menjaga dan peduli atas lingkungannya dalam pemberantasan kejahatan/kekerasan anak.
" selain indikator keberlangsungan program pemerintah daerah. Yang menjadi perhatian adalah kepedulian masyarakat untuk ikut peduli secara bersama-sama memerangi kejahatan/kekerasan terhadap anak. Pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri tanpa dukungan masyarakat, jadi mindset masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan kejahatan anak juga ikut membantu penilaian tersebut " tutupnya
Debby Ingin Kembangkan Pendidikan Paud Holistik Integratif di Kab Bintan.
Bintan - Bunda Paud Bintan Ibu Hj Deby Maryanti mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Kabupaten Bintan kedepan. Untuk mewujudkan itu, maka sangat diperlukan perluasan akses dan mutu layanan sebagai bagian dari strategi dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
Untuk itulah dirinya berkeinginan untuk mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif di Kabupaten Bintan. Menurutnya , Paud Holistik Integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang akan mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
" Konsep yang dikembangkan sangat bagus , nantinya PAUD Holistik bertugas tidak hanya memberikan pembelajaran dan pendidikan saja namun mereka diajarkan cara pola pengasuhan anak yang benar, cara peningkatan pengembangan gizi balita hingga peningkatan kualitas pendidikan orang tua (Smart Parenting) " ujarnya saat mengunjungi Paud Holistik Integratif Bunda Ganesa di Kota Bandung, Selasa (17/7) lalu.
Ditambahkannya juga bahwa mengembangkan pendidikan PAUD yang holistik dan integratif, akan meliputi aspek pendidikan, kesehatan gizi, dan perlindungan kesejahteraan. Selain itu, menurutnya ada 5 kebutuhan yang menjadi hak anak yaitu ;
1. Hak anak untuk terjaga dan terhindar dari penyakit
2. Hak mendapatkan kecukupan gizi sebagai sarana untuk memaksimalkan kemampuan otaknya dan bereksplorasi
3. Hak mendapatkan stimulasi yang baik
4. Hak mendapatkan pola pengasuhan yang baik.
5. Hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.
" Kita harus terus bergerak selangkah lebih kedepan. Inovasi-inovasi pola asuh harus disesuaikan dengan pola perkembangan zaman. Jadi mindset pola pengasuhan terhadap anak harus terus berkembang, kedepannya fungsi Paud bukan hanya untuk sekedar taman bermain anak tapi lebih daripada itu " tutupnya.
Untuk itulah dirinya berkeinginan untuk mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif di Kabupaten Bintan. Menurutnya , Paud Holistik Integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang akan mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
" Konsep yang dikembangkan sangat bagus , nantinya PAUD Holistik bertugas tidak hanya memberikan pembelajaran dan pendidikan saja namun mereka diajarkan cara pola pengasuhan anak yang benar, cara peningkatan pengembangan gizi balita hingga peningkatan kualitas pendidikan orang tua (Smart Parenting) " ujarnya saat mengunjungi Paud Holistik Integratif Bunda Ganesa di Kota Bandung, Selasa (17/7) lalu.
Ditambahkannya juga bahwa mengembangkan pendidikan PAUD yang holistik dan integratif, akan meliputi aspek pendidikan, kesehatan gizi, dan perlindungan kesejahteraan. Selain itu, menurutnya ada 5 kebutuhan yang menjadi hak anak yaitu ;
1. Hak anak untuk terjaga dan terhindar dari penyakit
2. Hak mendapatkan kecukupan gizi sebagai sarana untuk memaksimalkan kemampuan otaknya dan bereksplorasi
3. Hak mendapatkan stimulasi yang baik
4. Hak mendapatkan pola pengasuhan yang baik.
5. Hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.
" Kita harus terus bergerak selangkah lebih kedepan. Inovasi-inovasi pola asuh harus disesuaikan dengan pola perkembangan zaman. Jadi mindset pola pengasuhan terhadap anak harus terus berkembang, kedepannya fungsi Paud bukan hanya untuk sekedar taman bermain anak tapi lebih daripada itu " tutupnya.
Bupati Bintan Kukuhkan Pengurus Keluarga Besar Pacitan (PKBP) Bintan
Bintan - Indonesia kaya akan keberagaman suku bangsa, tak terkecuali di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Sekda Kabupaten Bintan Drs H Adi Prihantara MM mengatakan bahwa keberagaman suku bangsa ini , haruslah disyukuri sebagai bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa.
Usai mengukuhkan Pengurus Keluarga Besar Pacitan (PKBP) Bintan di Gedung Serba Guna Simpang Lagoi, Rabu (18/7) malam, dirinya menegaskan bahwa akan mendukung setiap organisasi kemasyarakatan karena seyogyanya Pemerintah Daerah sangat memerlukan saran dan masukan demi keberlangsungan pembangunan.
" Pemerintah daerah sangat memerlukan masukan dan saran dari semua golongan organisasi kemasyarakatan, dan kita harapkan dengan terbentuknya PKBP Bintan tentunya akan mampu memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kab Bintan " ujarnya
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa sebagai suatu daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata tentunya Kabupaten Bintan sangat memerlukan dukungan dalam keharmonisan dan keanekaragaman suku bangsa sehingga mampu menjadikan daya tarik bagi wisatawan.
" Keanekaragaman suku bangsa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Kita harapkan berdirinya organisasi kemasyarakatan mampu menjaga keharmonisan sehingga terciptanya kenyamanan di daerah yang kita cintai ini " ujarnya
Sementara itu, Bambang Wahyudianto Ketua PKBP Bintan yang baru saja dikukuhkan oleh Bupati Bintan dalam sambutannya mengatakan bahwa PKBP Bintan siap bersinergi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ditengah-tengah masyarakat.
" kehadiran PKBP Bintan adalah ingin berkontribusi dalam kemajuan Kab Bintan kedepannya , dan kita siap untuk bersinergi dan mensukseskan Kabupaten Bintan " ujarnya
Usai pengukuhan tersebut, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos ikut larut dan terlihat melakukan dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.
Usai mengukuhkan Pengurus Keluarga Besar Pacitan (PKBP) Bintan di Gedung Serba Guna Simpang Lagoi, Rabu (18/7) malam, dirinya menegaskan bahwa akan mendukung setiap organisasi kemasyarakatan karena seyogyanya Pemerintah Daerah sangat memerlukan saran dan masukan demi keberlangsungan pembangunan.
" Pemerintah daerah sangat memerlukan masukan dan saran dari semua golongan organisasi kemasyarakatan, dan kita harapkan dengan terbentuknya PKBP Bintan tentunya akan mampu memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kab Bintan " ujarnya
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa sebagai suatu daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata tentunya Kabupaten Bintan sangat memerlukan dukungan dalam keharmonisan dan keanekaragaman suku bangsa sehingga mampu menjadikan daya tarik bagi wisatawan.
" Keanekaragaman suku bangsa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Kita harapkan berdirinya organisasi kemasyarakatan mampu menjaga keharmonisan sehingga terciptanya kenyamanan di daerah yang kita cintai ini " ujarnya
Sementara itu, Bambang Wahyudianto Ketua PKBP Bintan yang baru saja dikukuhkan oleh Bupati Bintan dalam sambutannya mengatakan bahwa PKBP Bintan siap bersinergi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ditengah-tengah masyarakat.
" kehadiran PKBP Bintan adalah ingin berkontribusi dalam kemajuan Kab Bintan kedepannya , dan kita siap untuk bersinergi dan mensukseskan Kabupaten Bintan " ujarnya
Usai pengukuhan tersebut, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos ikut larut dan terlihat melakukan dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.
Komisi III DPRD Kepri Tinjau Pembangunan Drainase
Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Dinas PUPR melakukan peninjauan lapangan pembangunan dan perbaikan saluran air di Kelurahan Baloi Permai Kota Batam, Selasa (17/07/18). Komisi III DPRD Kepri dipimpin langsung oleh ketua komisi Widiastadi Nugroho didampingi oleh Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Provinsi Kepri Nelda.
“Kami melihat pembangunan saluran air di Kelurahan Baloi Permai Batam, sejauh mana perkembangannya.” Kata Widiastadi Nugroho. Pembangunan saluran air itu saluran air itu sendiri telah dimulai pada tanggal 28 Mei 2018 dan lama pengerjaan yakni 180 hari kerja.
“Nantinya setelah selesai pembangunan saluran air tersebut, akan dilanjutkan sengan dibangun taman sebagai ruang terbuka hijau.” Terang Widiastadi. Menurutnya ada lahan disekitar saluran air tersebut sekitar 4-5 meter sehingga bisa dimanfaatkan sebagai RTH.
Selain Widiastadi, wakil ketua komisi III Surya Makmur Nasution mengatakan target waktu pelaksanaan tersebut harus sesai dengan jadwal. “Ini sudah bulan Juli dan pembangunan baru mencapai 18 persen, harus segera diselesaikan agar sesuai dengan target.” Kata Surya Makmur.
Anggota Komisi III Alex Guspeneldi menambahkan jika memang masih ada lahan sisa disekitar saluran air yang dibangun tersebut harus dibenahi juga. “Kalau memang tahun ini belim ada anggaran untuk membangunnya, nanti bisa dianggarkan di tahun depan maksudnya agar nanti tidak disalahgunakan lahan tersebut seperti dibangun ruli.” Terang Alex.
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Kepri Nelda menanggapi apa yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Kepri. “Insyaallah target pembangunan saluran air tersebut nanti sesuai dengan jadwal, yakni 180 hari kerja.” Katanya.
Sedangkan masalah pembangunan tang menyisakan lahan 4-5 meter yang berbatasan dengan pagar Perumahan Plamo Garden dikatatakannya bahwa pembangunan tersebut diseauaikan dengan titil koordinat yang telah disepakai. “Memang rencannya nanti lahan sisa tersebut akan difungsikan sebagai RTH agar tidak terkadi penyalahgunaan lahan tersebut.” Terangnya.
Untuk anggaran pembangunan saluran air tersebut dijelaskan Nelda menggunakan APBD 2018 dengan nilai Rp 1,125 M. “Untuk pembangunan tahap 2 nanti bisa dianggarkan di tahun depan.” Imbuhnya.
Selain Widiastadi Nugroho dan Surya Makmur Nasutian, dalam peninjauan lapangan tersebut hadir juga anggota dewan Joko Nugroho, Alex Guspeneldi, Saproni dan Sahmadin Sinaga.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Menerima Kunjungan Anggota KPU Prov. Kepri
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/7). Rombongan KPU dipimpin langsung ketuanya, Sriwati dan didampingi anggota KPU Parlindungan Sihombing, Arison dan sekretaris KPU Ardianto.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam pesannya meminta KPU segera menyiapkan rencana anggaran untuk menyambut Pemilu serentak 2019 mendatang. “Saya minta supaya KPU segera menyiapkan anggaran supporting (membantu) pilkada nanti untuk dianggarkan di 2019 nanti. Mohon disiapkan dengan baik,” kata Jumaga diruang kerjanya.
Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada KPU untuk mulai membuat daftar masalah yang mungkin akan terjadi dalam pemilu serentak mendatang. Sehingga, nantinya KPU dapat mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi mendatang. “Nanti sekitar bulan Februari depan, kita akan undang KPU rapat kerja bersama. Bila perlu semua PPK, KPPS kita undang untuk menyamakan persepsi,” kata Jumaga/
Menanggapi hal ini, ketua KPU Kepri Sriwati bersama kesekretariatan akan segera menyiapkan rencana anggaran. Tak hanya soal anggaran, pihaknya juga meminta kepada DPRD untuk ikut memikirkan operasional KPU. “Kalau misalnya ada kendaraan operasional, mungkin kami bisa dibantu,” kata Sriwati.
Untuk pemilu mendatang, KPU mengaku telah siap menjalankan tugasnya. Salah satu diantaranya telah membentuk divisi-divisi yaitu divisi hokum dan pengawasan, divisi perencanaan, divisi program dan data, divisi teknis penyelenggaraan dan divisi keuangan dan logistik.
KPU juga, kata Sriwati akan menjadi wasit yang adil dalam pelaksanaan pemilu dengan mengedepankan prinsip adil dan netral. Apalagi, katanya, pemilu mendatang akan memilih lima wakil dan pemimpin secara serentak. Dimulai dari DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden. (*)
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam pesannya meminta KPU segera menyiapkan rencana anggaran untuk menyambut Pemilu serentak 2019 mendatang. “Saya minta supaya KPU segera menyiapkan anggaran supporting (membantu) pilkada nanti untuk dianggarkan di 2019 nanti. Mohon disiapkan dengan baik,” kata Jumaga diruang kerjanya.
Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada KPU untuk mulai membuat daftar masalah yang mungkin akan terjadi dalam pemilu serentak mendatang. Sehingga, nantinya KPU dapat mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi mendatang. “Nanti sekitar bulan Februari depan, kita akan undang KPU rapat kerja bersama. Bila perlu semua PPK, KPPS kita undang untuk menyamakan persepsi,” kata Jumaga/
Menanggapi hal ini, ketua KPU Kepri Sriwati bersama kesekretariatan akan segera menyiapkan rencana anggaran. Tak hanya soal anggaran, pihaknya juga meminta kepada DPRD untuk ikut memikirkan operasional KPU. “Kalau misalnya ada kendaraan operasional, mungkin kami bisa dibantu,” kata Sriwati.
Untuk pemilu mendatang, KPU mengaku telah siap menjalankan tugasnya. Salah satu diantaranya telah membentuk divisi-divisi yaitu divisi hokum dan pengawasan, divisi perencanaan, divisi program dan data, divisi teknis penyelenggaraan dan divisi keuangan dan logistik.
KPU juga, kata Sriwati akan menjadi wasit yang adil dalam pelaksanaan pemilu dengan mengedepankan prinsip adil dan netral. Apalagi, katanya, pemilu mendatang akan memilih lima wakil dan pemimpin secara serentak. Dimulai dari DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden. (*)
DPRD Panggil Diknas Bahas Kisruh PPDB
DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan Kepala Sekolah seluruh Kepri, Senin (16/7). Dalam rapat yang digelar di ruang rapat utama DPRD ini membahas carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 lalu.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak kembali meminta agar tidak ada satu orang pun siswa yang tidak sekolah. “Amanat UUD jelas agar pemerintah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang baik. Jangan sampai satu orangpun yang tidak sekolah,” kata Jumaga.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali mengatakan bahwa Diknas telah memetakan masalah PPDB ini secara rinci. Untuk PPDB, hanya empat dari tujuh kabupaten kota yang menerapkan sistem zonasi. Dari empat kabupaten ini, Batam dan Tanjungpinang mengalami kekisruhan. “Penyebab utamanya adalah tingginya minat orangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah favorit. Disatu sisi, sekolah itu memiliki keterbatasan daya tampung,” kata Dali.
Adapun SMU-SMU favorit yang kerap jadi bidikan orang tua antara lain, SMU 1, SMU 3 SMU 5 dan SMK 1 untuk Kota Batam. Sedangkan di Tanjungpinang, SMU 1, SMU 2 dan SMK 1 jadi SMU incaran siswa baru.
Untuk daya tampung, SMU 1 Tanjungpinang misalnya, hanya mampu menampung 324 siswa. Padahal yang mendaftar mencapai 663 siswa. Demikian juga SMU 2 Tanjungpinang. Adapun peminat SMU2 Tanjungpinang mencapai 629 siswa dengan daya tampung hanya 444 bangku. Dari Batam, SMU 1 Batam hanya memiliki daya tampung 252 siswa, namun yang mendaftar mencapai 330 siswa.
Untuk mengatasi ini, pihak Diknas telah menambah ruang kelas baru. Tak hanya menambah ruang kelas, jumlah siswa per-kelasnya juga ditambah. “Misalnya yang hanya 36 siswa, semua kita genapkan menjadi 40 siswa per kelasnya. Memang tidak ideal, tapi mau bagaimana lagi,” kata Dali.
Sedangkan, untuk ruang kelas tambahan, akan menggunakan laboratorium-laboratorium yang ada. Untuk itu, Ia meminta kepada DPRD untuk menyegerakan penambahan ruang kelas baru. “Untuk menampung, siswa tambahan ini, terpaksa menggunakan ruang laboratorium. Kondisi ini memang tidak ideal,” tambah Dali lagi.
Lebih lanjut, Dali, mengatakan bahwa secara umum daya tampung siswa di Tanjungpinang masih memadai. Untuk Tanjungpinang, daya tampung siswa seluruhnya mencapai 2000 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar hanya 1763 siswa. “Masih ada kurang 237 siswa. Bahkan ada SMU yang kekurangan siswa sampai 120 orang,” kata Dali.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD, Teddy Jun Askara berjanji untuk memperjuangkan penambahan ruang kelas baru. Tak hanya ruang kelas, penambahan guru dan fasilitas belajar juga jadi perhatian dari DPRD. “Untuk penambahan ruang kelas, memang jadi perhatian untuk tahun 2019 nanti,” kata Teddy. (*)
Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Daya Lokal.
Natuna, - Potensi Kabupaten Natuna memiliki sumberdaya pangan yang sangat beragam bagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat sekarang ini sedang digalakkan berbagai sektor pembangunan terutama di bidang pariwisata yang akan berdampak pada datangnya wisata dalam dan luar, ini tentunya berpacu kepada kesiapan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Daya Lokal.
Natuna, - Potensi Kabupaten Natuna memiliki sumberdaya pangan yang sangat beragam bagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat sekarang ini sedang digalakkan berbagai sektor pembangunan terutama di bidang pariwisata yang akan berdampak pada datangnya wisata dalam dan luar, ini tentunya berpacu kepada kesiapan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Daya Lokal.
Natuna, - Potensi Kabupaten Natuna memiliki sumberdaya pangan yang sangat beragam bagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat sekarang ini sedang digalakkan berbagai sektor pembangunan terutama di bidang pariwisata yang akan berdampak pada datangnya wisata dalam dan luar, ini tentunya berpacu kepada kesiapan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA pada penutupan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Natuna bertempat di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai pada Rabu (18/07) siang.
Lebih lanjut Ngesti menyampaikan bahwa konsumsi bahan pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ditentukan oleh status gizi yang baik. Sedangkan status gizi yang baik ditentukan pula oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.
“Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan B2SA, lomba ini merupakan salah satu cara pengenalan ke masyarakat dan merupakan kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi dan nilai tambah produk bercita rasa tinggi dan bernilai jual dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Oleh karenanya saya sangat berharap kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan dan bukan tidak mungkin menu yang diperoleh nanti dapat membuka peluang usaha bagi pengingkatan pendapatan keluarga dalam bentuk usaha kuliner tempatan” tutur Ngesti.
Pada Kesempatan yang sama Ketua PKK Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal menyampaikan agar peserta lomba yang mendapat juara 1 dalam lomba ini dapat lebih maksimal dalam mengolah bahan-bahan lokal yang disajikan dalam masakannya.
“Saya berharap yang mendapatkan juata 1 agar lebih maksimal lagi dalam megolah bahan-bahan lokal, sehingga pada saat lombakan di Provinsi pada bulan Agustus 2018 mendatang kita bisa mempertahankan juara yang kita dapatkan pada tahun 2017 lalu” ungkap Nurhayati.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana lomba, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Natuna, Sri Harinigsih SE. M.Si menyampaikan kegiatan ini sangat penting diadakan, mengigat pada bulan Agustus 2018 akan ada perlombaan yang akan di adakan di tingkat Provinsi maka dari itu diharapkan peserta dapat memberikan yang terbaik agar kita dapat memperkenalkan masakan khas daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini berlansung selama 1 (satu) hari yang menggunakan aggaran APBD tahun 2018, dimana juara 1 akan di kirim ke Provinsi sebayak 30 orang.
Adapun tim dewan juri yang menilai kegiatan ini adalah Hj. Nurhayati Hamit Rizal dari Ketua PKK Kab. Natuna, Ednilwati Nazarufi Ketua POKJA Ketua II PKK Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna, Abdurrohim dari Ahli Gizi, Ovet Fairut dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Natuna. Pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal tersebut adalah :
Juara 1 dari Kecamatan Serasan dengan perolehan nilai 128.
Juara II dari Kecamatan Suak Midai dengan perolehan nilai 126,5.
Juara III dari Kecamatan Serasan Timur dengan perolehan nilai 109,37.
Harapan I dari Kecamatan Bunguran Batubi denga perolehan nilai 108.
Harapan II dari Kecamatan Bunguran Tengah dengan perolehan nilai 105.
Harapan III dari Kecamatan Bunguran Selatan denga perolehan nilai 92.
Harapan ke IV dari Kecamatan Midai dengan perolehan nilai 90. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
Thursday, July 19, 2018
Rapat Paripurna DPRD Natuna Tentang Rancangan Peraturan Daerah.
Natuna - Rapat bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Ranai 19 Juli Ketua DPRD Natuna Yusripandi pimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Natuna tahun anggaran 2018. Rapat yang dihadiri oleh wakil bupati Natuna Drs.
Ngerti yuni suprapti dan seluruh anggota DPRD Natuna tersebut untuk mendengar pendapat akhir fraksi yang membahas tentang ranperda kabupaten Natuna tahun 2018 tentang:
– Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik
– Ranperda tentang kawasan tanpa rokok
– Ranperda tentang penanaman modal daerah
– Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah
– Ranperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing
– Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.
Terkait hal tersebut fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Dwitra gunawan dan dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Eri marka menyetujui ranperda yang diajukan dan diharapkan menjadi Perda Natuna tahun 2018. Demikian juga yang disampaikan oleh Johanes ibro dari fraksi PAN, dari fraksi PPP (P3), PNR dan dari Fraksi Gernas dapat menerima Ranperda yang dinilai sudah sangat pas untuk kondisi kabupaten Natuna untuk saat ini.
Dengan demikian dari seluruh fraksi DPRD Natuna menyatakan setuju atas keenam ranperda yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten Natuna.
Ngerti yuni suprapti dan seluruh anggota DPRD Natuna tersebut untuk mendengar pendapat akhir fraksi yang membahas tentang ranperda kabupaten Natuna tahun 2018 tentang:
– Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik
– Ranperda tentang kawasan tanpa rokok
– Ranperda tentang penanaman modal daerah
– Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah
– Ranperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing
– Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.
Terkait hal tersebut fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Dwitra gunawan dan dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Eri marka menyetujui ranperda yang diajukan dan diharapkan menjadi Perda Natuna tahun 2018. Demikian juga yang disampaikan oleh Johanes ibro dari fraksi PAN, dari fraksi PPP (P3), PNR dan dari Fraksi Gernas dapat menerima Ranperda yang dinilai sudah sangat pas untuk kondisi kabupaten Natuna untuk saat ini.
Dengan demikian dari seluruh fraksi DPRD Natuna menyatakan setuju atas keenam ranperda yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten Natuna.
Bupati Natuna Melepas JCH Natuna ke Tanah Suci
NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal melepas 87 Jemaah Calon Haji (JCH) dan 1 orang TKHD, berangkat ke tanah suci. Pelepasan dilaksanakan di Masjid Agung Natuna, Senin 16 Juli 2018.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, Ketua DPRD Yusripandi, FKPD, OPD, serta tokoh masyarakat dan keluarga para JCH. Pada kesempatan itu, Bupati Hamid Rizal mengingatkan kepada JCH agar senantiasa menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan jemaah. Apalagi, jutaan ummat muslim dari berbagai belahan dunia, akan berkumpul disana. Akan sangat rawan tercerai berai jika tidak selalu menjaga kebersamaan.
Hamid juga mengingatkan, kondisi iklim Indonesia dengan Arab Saudi sangat kontras. Dipastikan akan mempengaruhi ketahanan tubuh, serta kondisi lain yang sudah diterangkan selama pembekalan manasik haji.
“Saudara sekalian, untuk senantiasa menjaga kesehatan, berkoordinasi dengan ketua kelompok dan terus menjaga kebersamaan, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”, ujar Hamid.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyampaikan apresiasi kepada segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Natuna.
Calon Jemaah Haji Natuna “Semoga koordinasi dan kerjasama yang terjalin, terutama terkait kemaslahatan dan proses peribadatan, menjadi aktifitas yang dapat mengundang keberkahan, sekaligus ladang amal kita semua”.
Ia berharap seluruh jamaah haji asal Natuna mendapatkan haji yang mabrur dan selamat pulang-perginya.
“Saya ucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga dapat haji yang mabrur,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna Ahmad Husaen mengatakan, tahun ini calon jamaah haji asal Natuna sebanyak 88 orang, satu diantaranya tenaga pendamping jamaah dari Kemenag. Mereka diberangkatkan ke Batam untuk segera diterbangkan ke tanah suci.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, Ketua DPRD Yusripandi, FKPD, OPD, serta tokoh masyarakat dan keluarga para JCH. Pada kesempatan itu, Bupati Hamid Rizal mengingatkan kepada JCH agar senantiasa menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan jemaah. Apalagi, jutaan ummat muslim dari berbagai belahan dunia, akan berkumpul disana. Akan sangat rawan tercerai berai jika tidak selalu menjaga kebersamaan.
Hamid juga mengingatkan, kondisi iklim Indonesia dengan Arab Saudi sangat kontras. Dipastikan akan mempengaruhi ketahanan tubuh, serta kondisi lain yang sudah diterangkan selama pembekalan manasik haji.
“Saudara sekalian, untuk senantiasa menjaga kesehatan, berkoordinasi dengan ketua kelompok dan terus menjaga kebersamaan, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”, ujar Hamid.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyampaikan apresiasi kepada segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Natuna.
Calon Jemaah Haji Natuna “Semoga koordinasi dan kerjasama yang terjalin, terutama terkait kemaslahatan dan proses peribadatan, menjadi aktifitas yang dapat mengundang keberkahan, sekaligus ladang amal kita semua”.
Ia berharap seluruh jamaah haji asal Natuna mendapatkan haji yang mabrur dan selamat pulang-perginya.
“Saya ucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga dapat haji yang mabrur,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna Ahmad Husaen mengatakan, tahun ini calon jamaah haji asal Natuna sebanyak 88 orang, satu diantaranya tenaga pendamping jamaah dari Kemenag. Mereka diberangkatkan ke Batam untuk segera diterbangkan ke tanah suci.
Bupati Natuna Melepas JCH Natuna ke Tanah Suci
NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal melepas 87 Jemaah Calon Haji (JCH) dan 1 orang TKHD, berangkat ke tanah suci. Pelepasan dilaksanakan di Masjid Agung Natuna, Senin 16 Juli 2018.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, Ketua DPRD Yusripandi, FKPD, OPD, serta tokoh masyarakat dan keluarga para JCH. Pada kesempatan itu, Bupati Hamid Rizal mengingatkan kepada JCH agar senantiasa menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan jemaah. Apalagi, jutaan ummat muslim dari berbagai belahan dunia, akan berkumpul disana. Akan sangat rawan tercerai berai jika tidak selalu menjaga kebersamaan.
Hamid juga mengingatkan, kondisi iklim Indonesia dengan Arab Saudi sangat kontras. Dipastikan akan mempengaruhi ketahanan tubuh, serta kondisi lain yang sudah diterangkan selama pembekalan manasik haji.
“Saudara sekalian, untuk senantiasa menjaga kesehatan, berkoordinasi dengan ketua kelompok dan terus menjaga kebersamaan, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”, ujar Hamid.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyampaikan apresiasi kepada segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Natuna.
Calon Jemaah Haji Natuna “Semoga koordinasi dan kerjasama yang terjalin, terutama terkait kemaslahatan dan proses peribadatan, menjadi aktifitas yang dapat mengundang keberkahan, sekaligus ladang amal kita semua”.
Ia berharap seluruh jamaah haji asal Natuna mendapatkan haji yang mabrur dan selamat pulang-perginya.
“Saya ucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga dapat haji yang mabrur,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna Ahmad Husaen mengatakan, tahun ini calon jamaah haji asal Natuna sebanyak 88 orang, satu diantaranya tenaga pendamping jamaah dari Kemenag. Mereka diberangkatkan ke Batam untuk segera diterbangkan ke tanah suci.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, Ketua DPRD Yusripandi, FKPD, OPD, serta tokoh masyarakat dan keluarga para JCH. Pada kesempatan itu, Bupati Hamid Rizal mengingatkan kepada JCH agar senantiasa menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan jemaah. Apalagi, jutaan ummat muslim dari berbagai belahan dunia, akan berkumpul disana. Akan sangat rawan tercerai berai jika tidak selalu menjaga kebersamaan.
Hamid juga mengingatkan, kondisi iklim Indonesia dengan Arab Saudi sangat kontras. Dipastikan akan mempengaruhi ketahanan tubuh, serta kondisi lain yang sudah diterangkan selama pembekalan manasik haji.
“Saudara sekalian, untuk senantiasa menjaga kesehatan, berkoordinasi dengan ketua kelompok dan terus menjaga kebersamaan, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”, ujar Hamid.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyampaikan apresiasi kepada segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Natuna.
Calon Jemaah Haji Natuna “Semoga koordinasi dan kerjasama yang terjalin, terutama terkait kemaslahatan dan proses peribadatan, menjadi aktifitas yang dapat mengundang keberkahan, sekaligus ladang amal kita semua”.
Ia berharap seluruh jamaah haji asal Natuna mendapatkan haji yang mabrur dan selamat pulang-perginya.
“Saya ucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga dapat haji yang mabrur,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna Ahmad Husaen mengatakan, tahun ini calon jamaah haji asal Natuna sebanyak 88 orang, satu diantaranya tenaga pendamping jamaah dari Kemenag. Mereka diberangkatkan ke Batam untuk segera diterbangkan ke tanah suci.
Friday, July 13, 2018
Pemkab Bintan Lakukan Penertiban Kawasan Lokalisasi.
Bintan - Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan mengagendakan untuk melakukan pembenahan terkait kawasan di dua lokalisasi yang ada di Kabupaten Bintan. Pembenahan dua lokalisasi tersebut dilakukan dalam rangka penertiban.
Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi menuturkan bahwa hal ini merupakan sebuah konsep solusi terbaik yang harus ditawarkan guna merubah mindset paradigma yang sudah terbangun selama ini.
" harus ada pembenahan , mindset paradigma di dua lokalisasi tersebut harus diubah. Ini harus kita mulai dan sikapi secara tegas " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin menuturkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bintan sudah melakukan koordinasi ke Kementerian Sosial terkait pembenahan di dua lokasi yang dijadikan tempat prostitusi.
" saat ini kita sedang melakukan sosialisasi, prinsipnya kita hanya ingin menertibkan agar dikedua kawasan tersebut bersih dari aktivitas prostitusi " ujarnya saat agenda sosialisasi , Kamis (12/7) siang.
Menurutnya, dalam sosialisasi tersebut nantinya Dinas Sosial Kabupaten Bintan akan melakukan pendataan. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut pemerintah daerah akan melakukan pembinaan yang akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
" kita data dulu, sesudahnya akan kita lakukan pembinaan agar mereka bisa berusaha serta kita lakukan pembenahan lokasi " tutupnya.
Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi menuturkan bahwa hal ini merupakan sebuah konsep solusi terbaik yang harus ditawarkan guna merubah mindset paradigma yang sudah terbangun selama ini.
" harus ada pembenahan , mindset paradigma di dua lokalisasi tersebut harus diubah. Ini harus kita mulai dan sikapi secara tegas " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin menuturkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bintan sudah melakukan koordinasi ke Kementerian Sosial terkait pembenahan di dua lokasi yang dijadikan tempat prostitusi.
" saat ini kita sedang melakukan sosialisasi, prinsipnya kita hanya ingin menertibkan agar dikedua kawasan tersebut bersih dari aktivitas prostitusi " ujarnya saat agenda sosialisasi , Kamis (12/7) siang.
Menurutnya, dalam sosialisasi tersebut nantinya Dinas Sosial Kabupaten Bintan akan melakukan pendataan. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut pemerintah daerah akan melakukan pembinaan yang akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
" kita data dulu, sesudahnya akan kita lakukan pembinaan agar mereka bisa berusaha serta kita lakukan pembenahan lokasi " tutupnya.
Pemkab Bintan Inginkan Desa Terapkan Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan.
Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menginginkan agar ditahun 2018 ini, setiap desa di Kabupaten Bintan mulai menerapkan Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan yg sudah disahkan dalam anggaran APBDesa pada tahun 2018 ini, dapat disampaikan kembali kepada seluruh peserta Musyawarah Desa (Musdes) terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya lebih terperinci disamping publikasi melalui baliho yang telah disampaikan.
" jadi skemanya , sebelum pelaksanaan kegiatan. Dilakukan terlebih dahulu Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan yang dihadiri BPD dan Masyarakat , jadi tekhnis dan pelaksanaan setiap pembangunan desa diketahui oleh masyarakat. Jangan ada lagi , laporan masyarakat yang mengatakan tidak mengetahui kegiatan desa " ujarnya saat Agenda Sosialisasi Dana Desa dan TP4D oleh Kejaksaan Negeri Bintan di Hotel Aston , Kota Tanjungpinang, Rabu (11/7) malam.
Selain itu, dirinya menegaskan agar setiap desa dapat melakukan perencanaan pembangunan desa dengan melihat potensi desa. Sehingga setiap kegiatan menurutnya dapat benar-benar dilakukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
" perlunya sebuah inovasi, dimana proses perencanaan kegiatan desa itu melihat potensi desa. Jadi, orientasinya itu, setiap desa mengoptimalkan potensi desa masing-masing " ujarnya
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Sigit Prabowo menyampaikan bahwa hendaknya Kepala Desa jangan sungkan dan malu untuk melakukan konsultasi terkait setiap kegiatan yang dilakukan desa.
" Kita siap dan akan mendukung penuh dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Ronny Kartika menuturkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan saat ini sudah menyampaikan kepada perangkat desa terkait perencanaan Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan. Dirinya juga mengharapkan agar hal ini, mampu memberikan peningkatan kinerja untuk pembangunan desa secara menyeluruh.
" kita sudah sosialisasikan terkait ide Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan ini , sehingga hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan desa " tutupnya.
" jadi skemanya , sebelum pelaksanaan kegiatan. Dilakukan terlebih dahulu Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan yang dihadiri BPD dan Masyarakat , jadi tekhnis dan pelaksanaan setiap pembangunan desa diketahui oleh masyarakat. Jangan ada lagi , laporan masyarakat yang mengatakan tidak mengetahui kegiatan desa " ujarnya saat Agenda Sosialisasi Dana Desa dan TP4D oleh Kejaksaan Negeri Bintan di Hotel Aston , Kota Tanjungpinang, Rabu (11/7) malam.
Selain itu, dirinya menegaskan agar setiap desa dapat melakukan perencanaan pembangunan desa dengan melihat potensi desa. Sehingga setiap kegiatan menurutnya dapat benar-benar dilakukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
" perlunya sebuah inovasi, dimana proses perencanaan kegiatan desa itu melihat potensi desa. Jadi, orientasinya itu, setiap desa mengoptimalkan potensi desa masing-masing " ujarnya
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Sigit Prabowo menyampaikan bahwa hendaknya Kepala Desa jangan sungkan dan malu untuk melakukan konsultasi terkait setiap kegiatan yang dilakukan desa.
" Kita siap dan akan mendukung penuh dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan " ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Ronny Kartika menuturkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan saat ini sudah menyampaikan kepada perangkat desa terkait perencanaan Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan. Dirinya juga mengharapkan agar hal ini, mampu memberikan peningkatan kinerja untuk pembangunan desa secara menyeluruh.
" kita sudah sosialisasikan terkait ide Musdes (Musyawarah Desa) Pra Kegiatan ini , sehingga hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan desa " tutupnya.
Thursday, July 12, 2018
Ironman 70.3, Agustus Ini Akan Kembali Digelar.
Bintan - Ajang Sport Tourism Ironman 70.3 siap digelar pada bulan Agustus 2018 di Bintan. Ajang triathlon terbaik ketiga di dunia ini akan kembali meramaikan pariwisata Pulau Bintan pada tanggal 19 - 20 Agustus 2018.
" Triathlon Ironman 70.3 Bintan ini paling pesat perkembangannya, tahun 2016 diikuti 1.200 atlet dari 50 Negara , tahun 2018 ini kita targetkan 1.300 peserta ( 1.000 peserta Ironman 70.3 dan 300 peserta Ironkids ) " ujar Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat Konferensi Pers Ironman 70.3 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta , Rabu (11/7) siang.
Triathlon yang merupakan sport tourism ini menggabungkan olahraga renang, sepeda, dan lari yang dilakukan sepanjang rute 70.3 mil atau 112,9 kilometer. Perlombaan ini akan dimulai pada pagi hari dengan berenang sejauh 1,2 Mil atau sekitar 1,9 kilometer. Selanjutnya, para peserta akan bersepeda sejauh 56 Mil atau sekitar 90 kilometer di jalanan yang mulus dan lebar. Di sini peserta akan disuguhkan banyak panorama, mulai dari perbukitan hingga pantai. Di akhir lomba, para peserta akan berlari dalam 3 lap atau sejauh 21 kilometer.
" Penyelenggaraan event sport tourism memperkuat posisi Bintan sebagai destinasi kelas dunia " ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi. Dikatakannya juga bahwa untuk wisatawan peserta mancanegara yang mendaftar biasanya mayoritas berasal dari Singapura, Filipina, Australia, dan Jepang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Zaiman Prawira menuturkan bahwa pemerintah daerah selalu siap dalam menyambut event Ironman 70.3. Menurutnya, tingkat kepuasan para peserta setiap tahunnya sangat tinggi.
" Wisatawan yang datang minimal stay di Bintan itu tiga hari. Pertama dia latihan, lalu lomba, dan terakhir istirahat sambil liburan. Kalau wisatawan mancanegara itu jarang sendiri, pasti bawa supporter atau orang lain " tutup Luki.
" Triathlon Ironman 70.3 Bintan ini paling pesat perkembangannya, tahun 2016 diikuti 1.200 atlet dari 50 Negara , tahun 2018 ini kita targetkan 1.300 peserta ( 1.000 peserta Ironman 70.3 dan 300 peserta Ironkids ) " ujar Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat Konferensi Pers Ironman 70.3 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta , Rabu (11/7) siang.
Triathlon yang merupakan sport tourism ini menggabungkan olahraga renang, sepeda, dan lari yang dilakukan sepanjang rute 70.3 mil atau 112,9 kilometer. Perlombaan ini akan dimulai pada pagi hari dengan berenang sejauh 1,2 Mil atau sekitar 1,9 kilometer. Selanjutnya, para peserta akan bersepeda sejauh 56 Mil atau sekitar 90 kilometer di jalanan yang mulus dan lebar. Di sini peserta akan disuguhkan banyak panorama, mulai dari perbukitan hingga pantai. Di akhir lomba, para peserta akan berlari dalam 3 lap atau sejauh 21 kilometer.
" Penyelenggaraan event sport tourism memperkuat posisi Bintan sebagai destinasi kelas dunia " ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi. Dikatakannya juga bahwa untuk wisatawan peserta mancanegara yang mendaftar biasanya mayoritas berasal dari Singapura, Filipina, Australia, dan Jepang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Zaiman Prawira menuturkan bahwa pemerintah daerah selalu siap dalam menyambut event Ironman 70.3. Menurutnya, tingkat kepuasan para peserta setiap tahunnya sangat tinggi.
" Wisatawan yang datang minimal stay di Bintan itu tiga hari. Pertama dia latihan, lalu lomba, dan terakhir istirahat sambil liburan. Kalau wisatawan mancanegara itu jarang sendiri, pasti bawa supporter atau orang lain " tutup Luki.
Bupati Natuna, Hamid Rizal M.Si Membuka Secara Resmi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 102 Kodim 0318/Natuna Tahun 2018
NATUNA — Sebagai bakti nyata dan eksistensi Negara Republik Indonesia dalam kegiatan yang mendukung kemaslahatan masyarakat melalui sinergitas dari berbagai peranan lintas sektoral yang ada, merupakan wujud kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat bagi mendekatkan kemanunggalan dan kontribusi terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Baik melalui pembanguna fisik, maupun non fisik, yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs H A Hamid Rizal M.Si, dalam kata sambutannya sekaligus membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 102 Kodim 0318/Natuna Tahun 2018, di Lapangan Sepak Bola Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Selasa, (10/07/2018). Dikatakannya, kita patut merasa bersyukur, karena kali ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis TMMD Ke 102 yang diselenggarakan di Makodam Bukit Barisan Medan beberapa waktu yang lalu, telahpun menetapkan Kecamatan Pulau Tiga, tepatnya di Desa Sabang Mawang Barat menjadi sasaran program TMMD kali ini.
“Dimana lingkup programnya, antara lain dalam bentuk pembangunan fisik jalan lingkar luar dan gorong-gorong dengan sumber dana sharing dengan Pemerintah Kabupaten Natuna,” ujar Hamid.
Beberapa program non fisik, sebut Hamid, bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia milenial yang mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan, sehat sebagai sumberdaya manusia produktif, serta beriman dan bertakwa sebagai landasan sekaligus penangkal berbagai paham radikal juga sekaligus upaya meningkatkan kecintaan kita akan tanah air dan bangsa.
“Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga sebagai sasaran program ini, sudah sangat tepat, terutama terkait pembangunan fisik jalan dan gorong-gorong, mengingat selama menjelang 2 (dua) tahun kedepan, Kecamatan ini akan menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Natuna,” jelasnya.
Selanjutnya, ungkap Hamid, bahwa sebagai masyarakat kepulauan yang berada di wilayah perbatasan, tentunya dihadapkan berbagai kendala terhadap pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia.
“Hal ini mengingat kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, keterbatasan fasilitas dan sarana, perkembangan informasi dan kemajuan teknologi, tuntutan ekonomi dan keterbatasan peluang upaya peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.
Ditambah lagi, ancaman dari berbagai sumber yang sulit dipantau, diantaranya pelanggaran batas wilayah negara, penyebaran paham radikalisme, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya. Untuk itu, tutur Hamid, melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya khusus kepada Komandan Kodim 0318/Natuna dan segenap personil, serta unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD Ke-102 Tahun 2018 ini.
“Semoga segala tujuan yang ingin dicapai, serta kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat dapat kita wujudkan bersama melalui kerjasama dari setiap unsur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Natuna Yusri Pandi, Komandan Kodim 0318/Natuna Letkol Inf Yusuf Rizal, beserta jajaran dan segenap anggota FKPD Natuna, Para Asisten dan Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Natuna, Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan Pulau Tiga, Alim ulama, Cerdik Pandai, Pemuka adat, Unsur pemuda, dan masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs H A Hamid Rizal M.Si, dalam kata sambutannya sekaligus membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 102 Kodim 0318/Natuna Tahun 2018, di Lapangan Sepak Bola Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Selasa, (10/07/2018). Dikatakannya, kita patut merasa bersyukur, karena kali ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis TMMD Ke 102 yang diselenggarakan di Makodam Bukit Barisan Medan beberapa waktu yang lalu, telahpun menetapkan Kecamatan Pulau Tiga, tepatnya di Desa Sabang Mawang Barat menjadi sasaran program TMMD kali ini.
“Dimana lingkup programnya, antara lain dalam bentuk pembangunan fisik jalan lingkar luar dan gorong-gorong dengan sumber dana sharing dengan Pemerintah Kabupaten Natuna,” ujar Hamid.
Beberapa program non fisik, sebut Hamid, bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia milenial yang mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan, sehat sebagai sumberdaya manusia produktif, serta beriman dan bertakwa sebagai landasan sekaligus penangkal berbagai paham radikal juga sekaligus upaya meningkatkan kecintaan kita akan tanah air dan bangsa.
“Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga sebagai sasaran program ini, sudah sangat tepat, terutama terkait pembangunan fisik jalan dan gorong-gorong, mengingat selama menjelang 2 (dua) tahun kedepan, Kecamatan ini akan menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Natuna,” jelasnya.
Selanjutnya, ungkap Hamid, bahwa sebagai masyarakat kepulauan yang berada di wilayah perbatasan, tentunya dihadapkan berbagai kendala terhadap pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia.
“Hal ini mengingat kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, keterbatasan fasilitas dan sarana, perkembangan informasi dan kemajuan teknologi, tuntutan ekonomi dan keterbatasan peluang upaya peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.
Ditambah lagi, ancaman dari berbagai sumber yang sulit dipantau, diantaranya pelanggaran batas wilayah negara, penyebaran paham radikalisme, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya. Untuk itu, tutur Hamid, melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya khusus kepada Komandan Kodim 0318/Natuna dan segenap personil, serta unsur yang terlibat dalam kegiatan TMMD Ke-102 Tahun 2018 ini.
“Semoga segala tujuan yang ingin dicapai, serta kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat dapat kita wujudkan bersama melalui kerjasama dari setiap unsur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Natuna Yusri Pandi, Komandan Kodim 0318/Natuna Letkol Inf Yusuf Rizal, beserta jajaran dan segenap anggota FKPD Natuna, Para Asisten dan Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Natuna, Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan Pulau Tiga, Alim ulama, Cerdik Pandai, Pemuka adat, Unsur pemuda, dan masyarakat setempat.
Jangan Ada Anak Tidak Tertampung Sekolah Negeri
Kepri - Tingginya minat orangtua menyekolahkan anaknya merupakan hal yang menggembirakan. Sebab, kondisi ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.
Namun antusiasme orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang mereka harapkan, terhalang oleh terbatasnya daya tampung sekolah terutama sekolah negeri di Kepri.
Terbatasnya daya tampung sekolah negeri ditengah melonjaknya peminat lulusan siswa baru mendapat perhatian khusus Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ratusan hingga ribuan anak didik berbagai tingkatan tidak tertampung disekolah-sekolah negeri.
"Saya dapat aduan, ada ratusan bahkan ribuan anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Padahal, dari segi persyaratan anak tersebut memenuhi kriteria namun tidak diterima. Dan lucunya, situasi ini selalu terulang setiap tahunnya," kata Jumaga di Batam, (12/7).
Kondisi ini tentunya memprihatikan. Sebab, UUD 45 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.Dan pemerintah, sambungnya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, Ia meminta dinas Pendidikan tidak berpangku tangan dan segera mencarikan solusinya. "Saya meminta agar jangan sampai ada anak didik yang mampu, tapi tidak tertampung," kata Jumaga.
Sebab sangat ironis ketika pemerintah mendengungkan wajib belajar dua belas tahun tetapi tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan yang bermutu berhubungan erat dengan daya tampung sekolah. Sementara, daya tampung, berhubungan dengan banyak hal. Mulai dari gedung sekolah, ruang kelas hingga jumlah tenaga guru dan fasilitas lainnya.
Tak hanya ruang kelas, sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 juga ikut memicu kekacauan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai muara kegaduhan tersebut.
Sistem zonasi ini mulanya diterapkan sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa menyebabkan banyak calon anak didik tak tertampung di sekolah tujuannya.
Untuk tahun ini, setiap sekolah memprioritaskan 90 persen peserta yang tinggal dekat sekolah. Sedangkan 10 persen sisanya dibuka untuk peserta didik berprestasi non akademik dan yang tinggal di luar zona sekolah. Jatah masing-masing peserta didik yang masuk kelompok ini sebesar 5 persen. (*)
Area lampiran
Wednesday, July 11, 2018
Bentengi Generasi Kepri dari Paham Radikalisme
Gubernur H Nurdin Basirun mengajak masyarakat untuk membentengi diri dan generasi penerus dengan paham radikalisme. Karena paham ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
“Tetap kita jalin rasa saling menghormati, menghargai dan cinta damai agar kehidupan bermasyarakat dalam keberagaman tetap terwujud,” kata Nurdin saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila – UUD 1945 – Bhineka Tunggal Ika – NKRI) di Ballroom Hotel Harmoni One Batam Center, Kota Batam, Selasa (10/7).
Menurut Gubernur, dengan panjangnya sejarah terbentuknya Bangsa Indonesia ini mari mempertahankan Persatuan dan Kesatuan. Di antaranya dengan tidak mudah diadu domba, fitnah dan isu-isu oleh kelompok tertentu yang menginginkan perpecahan.
Indonesia, kata Nurdin, memiliki wilayah lautan yang luas dan pulau terbanyak bisa disatukan. Ini semua harus dipertahankan. Dengan demikian, kondisi negeri ini selalu aman dan damai.
“Salah satu barometer untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah keamanan, maka daripada itu mari kita jaga perdamaian dengan seluruh elemen masyarakat,” kata Nurdin.
Acara ini didukung oleh DPRD Kepri khususnya komisi I yang telah hadir tepat waktu. Menurut Nurdin ini bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bahwa disiplin dalam segala hal itu penting dan bermanfaat.
Pada kesempatan itu, hadir Ketua Komisi I DPRD Kepri H Abdul Rahman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar, dan Anggota Komisi I DPRD Prov. Kepri Ruslan Kasbulatov, Sukri Fahrial, Thomas Suprapto dan Wan Norman.
Hadir juga Asisten Ekonomi Pembangunan Kepri Syamsul Bahrum, Kasiter Korem 033/WP Kolonel TNI Luhut Marpaung serta sejumlah Kepala OPD Kepri.
Acara dilaksanakan di tiga tempat berbeda yakni pertama di Kota Batam, Karimun dan Kabupaten Lingga. Peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/kepemudaan.
Adapun materi 4 pilar kebangsaan di isi oleh narasumber yakni Taba Iskandar (Anggota DPRD Prov Kepri), Kolonel TNI Luhut Marpaung (Kasiter Korem 033/WP), dan Lamidi (Kepala Badan Kesbang Prov Kepri).
Tujuannya sosialisasi ini memang untuk Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika yang berkembang di Masyarakat. Selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan untuk membawa masyarakat Kepri yang berwawasan kebangsaan.(ade)
“Tetap kita jalin rasa saling menghormati, menghargai dan cinta damai agar kehidupan bermasyarakat dalam keberagaman tetap terwujud,” kata Nurdin saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila – UUD 1945 – Bhineka Tunggal Ika – NKRI) di Ballroom Hotel Harmoni One Batam Center, Kota Batam, Selasa (10/7).
Menurut Gubernur, dengan panjangnya sejarah terbentuknya Bangsa Indonesia ini mari mempertahankan Persatuan dan Kesatuan. Di antaranya dengan tidak mudah diadu domba, fitnah dan isu-isu oleh kelompok tertentu yang menginginkan perpecahan.
Indonesia, kata Nurdin, memiliki wilayah lautan yang luas dan pulau terbanyak bisa disatukan. Ini semua harus dipertahankan. Dengan demikian, kondisi negeri ini selalu aman dan damai.
“Salah satu barometer untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah keamanan, maka daripada itu mari kita jaga perdamaian dengan seluruh elemen masyarakat,” kata Nurdin.
Acara ini didukung oleh DPRD Kepri khususnya komisi I yang telah hadir tepat waktu. Menurut Nurdin ini bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bahwa disiplin dalam segala hal itu penting dan bermanfaat.
Pada kesempatan itu, hadir Ketua Komisi I DPRD Kepri H Abdul Rahman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar, dan Anggota Komisi I DPRD Prov. Kepri Ruslan Kasbulatov, Sukri Fahrial, Thomas Suprapto dan Wan Norman.
Hadir juga Asisten Ekonomi Pembangunan Kepri Syamsul Bahrum, Kasiter Korem 033/WP Kolonel TNI Luhut Marpaung serta sejumlah Kepala OPD Kepri.
Acara dilaksanakan di tiga tempat berbeda yakni pertama di Kota Batam, Karimun dan Kabupaten Lingga. Peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/kepemudaan.
Adapun materi 4 pilar kebangsaan di isi oleh narasumber yakni Taba Iskandar (Anggota DPRD Prov Kepri), Kolonel TNI Luhut Marpaung (Kasiter Korem 033/WP), dan Lamidi (Kepala Badan Kesbang Prov Kepri).
Tujuannya sosialisasi ini memang untuk Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika yang berkembang di Masyarakat. Selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan untuk membawa masyarakat Kepri yang berwawasan kebangsaan.(ade)
Subscribe to:
Comments (Atom)