Indikasi Kecurangan Pemilu di Malaysia

Malaysia resmi gelar Pemilu Sabtu (5/5) dengan memberikan kesempatan kepada polisi aktif dan yang telah pensiun memberikan hak suaranya. Sementara itu, masyarakat umum akan memberikan hak pilihnya, Rabu (9/5).
Namun, para analis pemilu skeptis pemilihan kali ini bakal berlangsung adil. Bahkan, ada yang menyebut pesta demokrasi kali ini sebagai yang terkotor dalam sejarah pemilu di Malaysia. Mereka menemukan ada perbedaan besar dalam daftar pemilih, termasuk dua juta orang yang terdaftar tanpa alamat.

Yap Swee Seng, Direktur Eksekutif dari koalisi Bersih, mengungkapkan pemilu kali ini bakal berlangsung sengit. “Hal ini juga berpotensi memicu kecurangan dan membawa BN (Barisan Nasional) meraih kemenangan,” ujarnya seperti dikutip AFP, Jumat. Dia mencontohkan ada sebanyak 500.000 pemilih yang terdaftar di satu alamat. Selain itu, ada dua juta pemilih yang tak memiliki alamat. Penemuan yang dilaporkan oleh lembaga reformasi pemilu Bersih itu juga menyatakan salah satu pemilih yang terdaftar tercatat lahir pada 1897. “Bahkan yang sudah mati pun terdaftar sebagai pemilih. Hal-hal ini membuat legitimasi pemi­lu ini patut dipertanyakan,” ujarnya.

Barisan Nasional membantah tuduhan ini. Mereka menuding Koalisi Bersih merupakan kaki tangan oposisi. Komisi pemilihan umum atau atau Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia belum menanggapi tudingan tersebut. Ketua SPR Malaysia, Tan Sri Mohd Hashim Abdullah, mengatakan sebanyak 14 negara sebagai pengamat telah diundang yang berasal dari ASEAN, Asia, Eropa, dan negara persemakmuran serta pusat kajian internasional di Amerika Serikat, yakni Malaysia Commonwealth Studies Center (MCSC). “SPR juga telah melantik 14 LSM dan wakil universitas sebagai pemerhati terhadap proses Pemilu 2018,” katanya, pekan lalu.

Dalam pemilu ini, Perdana Menteri Nazib Razak, sang petahana, akan menghadapi ujian berat di tengah dugan skandal korupsi 1MDB yang diduga melibatkan dirinya. Dia akan ditantang politisi veteran, Mahathir Mohamad.

Berbasis ras
Najib yang disokong Barisan Nasional, termasuk UMNO, berupaya mempertahankan hegemoni mereka yang telah berkuasa dalam enam dekade terakhir. Mereka mengandalkan kaum pemilih dari ras Melayu sebagai pendulang suara. Setelah non-Melayu meninggalkan BN dalam dua pemilihan terakhir, Najib kini menghadapi pertempuran terberat dalam karier politiknya untuk memenangi hati dan pikiran etnik pribumi tersebut.

“Ketika kami tidak punya apa-apa, kami diberi bantuan sehingga kami dapat beker­ja dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami,” kata Abdul Majid Mohd Nor, kepada program Insight seperti dikutip ChannelNewsAsia, Sabtu (5/5).

Pribumi seperti dia menikmati perlakuan istimewa saat penerimaan universitas, pekerjaan, kepemilikan modal saham, bahkan permohonan pinjaman. Itulah alasan Majid tetap bersyukur kepada koalisi Barisan Nasional. Suara mereka dapat menentukan tidak hanya nasib koalisi yang berkuasa, tapi juga kebijakan dan politik berbasis ras di Malaysia. “Saya pikir ini ialah bagian dari budaya Melayu, yakni Anda ingat orang-orang yang baik kepada Anda dan Anda tidak pernah melupakan itu. Jadi, mereka selalu merasa berutang budi,” ujar peneliti tamu di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Institute, Singapura, Serina Abdul Rahman.